Yamaha Lexi

RS Kabupaten Bandung Masih Kekurangan Ribuan Tempat Tidur

  Kamis, 12 September 2019   Fira Nursyabani
Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Hotel Grand Sahid Sunshine Soreang, Rabu (11/9/2019). (Dok. Humas Pemkab Bandung)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan (Ekjah) Kabupaten Bandung Marlan mengungkapkan, Kabupaten Bandung masih membutuhkan sekitar 3.700 tempat tidur di rumah sakit. Namun sampai saat ini baru tersedia sekitar 1.200 tempat tidur.

Akibatnya, masih banyak masyarakat yang ditolak rumah sakit pada saat berobat atau rawat inap. Menurut dia, rumah sakit di Kabupaten Bandung tidak hanya melayani pasien domestik, tetapi juga dari daerah lain seperti Cianjur dan Garut.

“Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan Rumah Sakit Soreang yang menghabiskan anggaran sekitar Rp300 miliar dan pembangunan Rumah Sakit Salman yang berlokasi di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang, tidak ada lagi masyarakat yang ditolak rumah sakit,” ungkap Marlan, dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Hotel Grand Sahid Sunshine Soreang, Rabu (11/9/2019).

Sebelumnya pada 2004, Pemerintah Pusat menerbitkan UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU tersebut mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk, termasuk JKN melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

AYO BACA : BPJS Nunggak, Rumah Sakit Terpaksa Pinjam Uang ke Bank

“Berdasarkan data sampai bulan Agustus 2019, sebanyak 78,64% dari total 3,7 juta penduduk Kabupaten Bandung telah terdaftar sebagai peserta JKN. Hal ini menunjukkan sebesar 21,36% penduduk Kabupaten Bandung belum terdaftar. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang terdaftar, Kabupaten Bandung menempati posisi ke-17 dari 27 kabupaten/kota di Jabar (Jawa Barat),” paparnya.

Marlan melanjutkan, kurangnya kepesertaan JKN tersebut dikarenakan faktor demografis Kabupaten Bandung. Sehingga Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta yang ditargetkan Pemerintah Pusat belum tercapai.

“Pemeritah Pusat menargetkan, per 1 Januari 2019 UHC mencapai 100%. Karena jumlah penduduk di Kabupaten Bandung sangat banyak, kami terkendala mencapai target tersebut. Akibatnya, Pemkab Bandung mendapat pemotongan pajak dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) untuk menutupi kekurangannya,” lanjutnya.

Sementara Pps Kepala Kedeputian Wilayah Jabar, Mangisi Simarmata menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait program JKNKIS, serta menanamkan  kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjadi peserta JKN–KIS.

AYO BACA : JDNI: Semakin Banyak Anak yang Terkena Dampak Rokok

“Dengan mengajak tokoh agama dan toko masyarakat di Kabupaten Bandung, kami berharap mereka bisa menjadi saluran informasi kepada umat atau masyarakat di lingkungannya. Sehingga, kesadaran akan pentingnya JKN–KIS bisa timbul apabila didapatkan dari tokoh-tokoh yang terpercaya,” jelas Mangisi.

Tak hanya itu ia menambahkan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk membangun Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada masyarakat Kabupaten Bandung. Sehingga JKN–KIS tidak hanya digunakan untuk kuratif (menyembuhkan) tapi juga preventif (mencegah).

“Selain menyadarkan masyarakat untuk menjadi peserta dan melakukan PHBS, melalui kegiatan ini kami juga berharap agar mereka dapat tertib dalam membayar iuran,” tambahnya.

Sampai Agustus 2019 lalu, lanjut Mangisi, dari total 223 juta Peserta JKN–KIS, sebanyak 34 juta Peserta Bukan Pekerja (PBP) tidak membayar iuran.

“Karena tidak tertib membayar iuran, 34 juta PBP tersebut dinonaktifkan kepesertaannya. Kami tidak bisa menyalahkan mereka, kami hanya bisa menghadirkan pola – pola sosialisasi seperti ini. Program ini bukan hanya untuk orang sakit saja, justru mereka yang sakit bisa kita bantu dengan kesehatan yang kita miliki. Dengan membayar iuran, kita ikut bersedekah bagi orang-orang yang sakit tersebut,” lanjut Mangisi.

Dia menilai, regulasi jaminan kesehatan di Indonesia belum terimplementasikan dengan baik. Lain halnya dengan negara lain, contohnya Jepang dan Korea.

“Di Jepang dan Korea, apabila tidak tertib membayar iuran jaminan kesehatan, negara berhak merampas hartanya. Hal tersebut sudah diatur dalam UU yang mereka miliki. Berbeda dengan kedua negara tadi, Indonesia masih memiliki toleransi,” ungkapnya.

AYO BACA : Sejarah RSHS, dari Rumah Sakit Militer hingga Jadi Rujukan Nasional

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar