Yamaha Lexi

BJ Habibie dan Kebebasan Pers Indonesia Selepas Orde Baru

  Rabu, 11 September 2019   Nur Khansa Ranawati
Patung Presiden ketiga RI B.J. Habibie memegang pesawat di Kabupaten Gorontalo. (ANTARA)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie dinyatakan meninggal dunia, Rabu (11/9/2019) di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pukul 18.03 WIB. Almarhum meninggal dunia dalam usia ke-83, akibat sakit yang dideritanya dan sempat dirawat intensif sejak awal bulan ini.

Dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia terhitung sejak Mei 1998. Pria kelaiharan Pare-pare tersebut menggantikan sosok presiden sebelumnya, Soeharto yang telah melanggengkan kuasa selama 32 tahun yang penuh kontroversi sebelum akhirnya mengundurkan diri. Hal tersebut sekaligus juga menandakan rezim Orde Baru perlahan runtuh.

Keruntuhan sistem yang sebelumnya kerap dianggap banyak mengebiri kebebasan masyarakat dalam berserikat, berkumpul, berpendapat, mengelola hingga menerima informasi tersebut mulai 'dirapihkan' oleh Habibie lewat sejumlah Undang-undang yang lahir dari masa kepemimpinan singkatnya--tak lebih dari 1,5 tahun.

AYO BACA : PWI Jabar: BJ Habibie, Bapak Kebebasan Pers

Salah satunya yang patut dikenang adalah keputusannya untuk melahirkan Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi yang terdiri dari 10 bab dan 21 pasal ini mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia.

Inilah yang kemudian dianggap menjadi salah satu langkah awal munculnya kebebasan pers di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-undang tersebut, sejumah UU menyoal pers yang telah dijalankan sebelumnya, dianggap tak lagi berlaku.

Di antaranya adalah UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

AYO BACA : Warganet Ramai-ramai Sampaikan Duka Cita BJ Habibie

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengamini hal tersebut. Dirinya mengatakan, para jurnalis di tanah air memiliki hutang budi pada Habibie atas lahirnya UU Pers tersebut.

"Media massa, jurnalistik berhutang budi pada pak Habibie. Beliau yg membuka dan membuat kita semua merasakan adanya kebebasan jurnalistik seperti yg kita rasakan hari ini," kata Anies usai melayat almarhumah BJ Habibie di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (11/9/2019) malam sebagaimana dilansir dari Republika.co.id.

Anies juga mengatakan, BJ Habibie tak sekadar merupakan bapak demokrasi, tetapi juga beliau orang yang paling berjasa dalam membuat dunia pers menjadi bebas seperti sekarang ini.

"Jadi kita berhutang budi," ucapnya.

BJ Habibie memang menjadi salah satu orang yang kala itu paling bertanggungjawab 'membereskan' carut-marut kondisi bangsa selepas Orde Baru, dan perlahan menancapkan tombak demokrasi melalui sejumlah regulasi lainnya selain UU Pers. Di antaranya adalah  UU tentang partai politik, UU Otonomi Daerah, UU Perlindungan Konsumen juga UU Susunan Kedudukan DPR/MPR.

Habibie juga merupakan orang yang memiliki andil dalam mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen.

AYO BACA : BJ Habibie Meninggal, Ridwan Kamil: Inspirator dan Guru Bangsa

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar