Yamaha Lexi

Tanggapan Warga Soal Larangan Memberi Uang ke Pengemis

  Rabu, 11 September 2019   Nur Khansa Ranawati
[REDAKSI] Tanggapan Warga Soal Perda Larangan Beri Uang Pada PMKS di Kota Bandung. (ayobandung.com/Irfan Alfaritsi

COBLONG, AYOBANDUNG.COM--Pemerintah Kota beserta DPRD Kota Bandung saat ini telah memasuki tahap akhir dari pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Perda ini telah diundangkan sejak 16 Agustus 2019 lalu.

Salah satu hal yang menjadi titik berat perda tersebut adalah adanya aturan denda terhadap warga yang kedapatan memberikan uang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Misalnya, gelandangan, pengemis, hingga anak jalanan. Bila kedapatan memberi uang, warga akan diganjar hukuman denda paksa sebesar Rp500 ribu. Hal ini disebutkan dibuat untuk memberi efek jera bagi warga agar tak ikut andil 'menyuburkan' jumlah PMKS di Kota Bandung.

Hal ini ditanggapi dengan pendapat yang cukup beragam oleh warga Kota Bandung. Perda ini dinilai memiliki sisi plus dan minus.

Seperti yang dikemukakan oleh Noor Mochamad Yudistira (29). Salah satu pemilik kios makanan di Saparua ini mengatakan, dirinya merasa setuju terhadap perda tersebut asalkan ada satu kondisi yang harus dipenuhi pihak Pemkot Bandung, yakni memfasilitasi para PMKS sehingga tidak perlu berkeliaran di jalanan.

"Setujunya biar tertib di tempat umum, jadi orang nyaman beribadah di masjid tidak ada pengemis, berkendara pun tidak dimintai pengamen, akan lebih nyaman dan aman. Tapi ya enggak setujunya, kalau tidak boleh diberi uang oleh masyarakat tapi juga tidak diberi penampungan oleh pemerintah, ya bagaimana. Lagipula itu hak orang untuk bersedekah," ungkapnya pada Ayobandung.com, Rabu (11/9/2019).

Dirinya berharap, seiring dengan penerapan perda tersebut, pihak Pemkot Bandung mulai merumuskan adanya tempat penampungan sekaligus pembinaan PMKS agar dapat lebih berdaya juga mandiri. Sehingga, mereka tak akan lagi kembali ke jalanan.

"Harus ada wadahnya, di sana dilakukan pembinaan oleh psikolog, orang dari kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Kalau dilarang tanpa diwadahi, saya sih enggak setuju," ungkapnya.

Sementara itu, Syafrida Moeis (68), pensiunan PNS Kota Bandung menyatakan bahwa dirinya tak sepenuhnya setuju atas peraturan tersebut. Hal tersebut dikarenakan dirinya merasa pihak pemerintah pun belum dapat benar-benar menanggung beban hidup mereka.

"Kan kasihan kalau ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang memang sudah kesulitan mencari uang. Ini juga sedekah. Kalau untuk yang anak mudah sih saya juga enggak pernah ngasih. Ya kalau mau, Dinas Sosial juga harus bergerak," jelasnya.

Dirinya berharap, bila akan diterapkan, perda ini terlebih dahulu harus disosialisasikan secara masif pada masyarakat sehingga penerapannya merata.

"Harus disosialisasikan dulu dengan benar, dan pihak kepolisian juga harus tegas menerapkan denda-nya kalau memang perda ini nantinya berlaku," jelasnya.

Hal senada juga diutarakan Mien Julietty (65) PNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat. Dirinya menyetujui perda tersebut asalkan setiap stakeholder terkait juga dapat memastikan para PMKS tak lagi dibiarkan tinggal di jalanan.

Lebih baik setiap sektor yang terlibat harus saling bekerjasama, tidak hanya Dinas Sosial saja, sehingga nantinya tak ada lagi pengemis dan anak terlantar, karena memang seharusnya dipelihara negara," ungkapnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar