Yamaha Mio S

Ketua KPK: Biarkan DPR Selanjutnya yang Membicarakan Revisi

  Rabu, 11 September 2019   Rizma Riyandi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan keterangan pers tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan izin impor bawang putih di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 diantaranya I Nyoman Dhamantra dan pemberi suap pemilik PT Cahaya Sakti Agro CFU alias Afung dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar. ANTARA FOTO/Dhemas R

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan agar Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru dibicarakan pada masa jabatan Anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Hari ini ada usaha untuk melakukan revisi, dan kami tolak karena, bayangkan itu harus selesai 30 September 2019, biarkan DPR berikutnya yang membicarakannya, yang ini berakhir 30 September kalau tidak salah," kata Agus Rahardjo ketika menghadiri Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Yogyakarta, Rabu (11/9/2019).

AYO BACA : Benarkah Revisi UU KPK Ide Dari Para Taipan?

Dengan waktu yang terbatas menurut dia, sulit untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih baik jika tetap memaksakan revisi.

"30 September harus selesai, itu kan tidak mungkin kita kemudian bisa berdiskusi (soal revisi), berbicara dengan banyak pihak bagaimana KPK ke depan lebih baik," kata dia.

AYO BACA : Presiden Sudah Terima DIM Revisi UU KPK

Kemudian mengenai banyaknya aksi menolak revisi UU KPK semestinya kata dia juga menjadi perhatian dan pertimbangan karena suara tersebut berasal dari rakyat.

"Itu harus menjadi perhatian juga kepada pemrakarsa (revisi), juga jadi perhatian juga bagi bapak presiden, mendengar suara rakyat itu saya pikir penting sekali," ujar Agus Rahardjo.

Ketua KPK itu sesuai kegiatan festival disambut sejumlah massa dari mahasiswa BEM UGM yang memberikan dukungan penolakan rencana merevisi UU KPK.

BEM Keluarga Mahasiswa UGM juga menyerahkan satu jilid yang berisi analisa dan kajian dari alasan menolak revisi UU KPK ke Agus Rahardjo.

AYO BACA : Pemerintah Harus Dengarkan KPK Soal Revisi UU

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar