Yamaha Mio S

Dewan Pers Menang Lagi di Pengadilan Tinggi Jakarta

  Rabu, 11 September 2019   Fira Nursyabani
Logo Dewan Pers.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menolak seluruh gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), serta Wilson Lalengke dan kawan-kawan (dkk) yang mempermasalahkan keabsahan Peraturan Dewan Pers (PerDP).

Menurut pernyataan resmi yang diterima ayobandung.com, Rabu (11/9/2019), dalam keputusan No 331/PDT/2019/PT DKI tertanggal 5 Agustus 2019, majelis hakim tinggi PT Jakarta yang terdiri dari Imam Sungudi sebagai ketua dan hakim anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, juga membebankan para penggugat untuk membayar perkara.

Sebelumnya, pada April tahun lalu, SPRI, PPWI, dan Wilson Lalengke dkk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Isi gugatannya, Dewan Pers dinilai  telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat mendalilkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers atau PerDP melampaui kewenangan Dewan Pers  dan bertentangan dengan UUD 1946 serta UU Pers No 40 Tahun 1999. Atas dasar itu,  Wilson Lalengke dkk meminta PerDP dinyatakan tidak mengikat, terutama soal Standar Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers soal Standar Kompetensi Wartawan.

AYO BACA : Dewan Pers Ingatkan Jurnalis Hati-hati Tulis Soal Papua

Dalam eksepsinya di PN Jakarta Pusat, Dewan Pers menyatakan yang berhak memeriksa suatu perkara yang mempersoalkan sebuah peraturan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan  yang berhak memeriksa perkara yang mempersoalkan peraturan bertentangan dengan UU dan peraturan di bawa UU adalah Mahkamah Agung (MA).

Dalam pokok perkara,  Dewan Pers menegaskan kewenangan yang menjadi dasar Dewan Pers mengeluarkan PerDP yang mengikat ialah fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam  Pasal 15 ayat 2 huruf f. Pasal itu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers.

Wina Armada Sukardi yang menjadi saksi ahli dari Dewan Pers dalam sidang di PN Jakarta Pusat menegaskan, PerDP memiliki alas hukum yang sangat kuat dan mengikat semua pihak. ”Gugatan para tergugat lemah dan salah alamat,” kata Wina di sidang PN Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. 

Dalam keputusannya, eksepsi dari Dewan Pers yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berhak mengadili perkara ini, diterima PN. Artinya, gugatan Wikson Lalengke dkk tidak diterima karena pengadilan tidak berhak memeriksanya.

AYO BACA : Dewan Pers Sebut Penyebaran Hoaks Masih Sangat Masif,

Sedangkan dalam keputusan PT Jakarta disebut, eksepsi Dewan Pers ditolak. Artinya, PT Jakarta menilai PT Jakarta berhak mengadili perkara ini. Tetapi setelah memeriksa pokok perkaranya, PT Jakarta memutuskan menolak seluruh gugatan Wilson Lalengke dkk.

Dengan adanya keputusan PT Jakarta ini, PerDP mempunyai kekuatan hukum dan mengikat semua pihak yang terkait dengan pers.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut gembira keputusan ini. “Jelas ini kemenangan  buat masyarakat pers, karena memperkuat posisi Dewan Pers dan organisasi wartawan pendukungnya. Sejak awal saya percaya pengadilan memang menghormati kemerdekan pers,” kata ketua umum PWI  Pusat Atal Depari, Rabu (11/9/2019).

Advokad Frans Lakaseru yang menjadi kuasa hukum Dewan Pers mengingatkan, agar masyarakat pers tidak mempercayai berita-berita hoaks yang menyatakan Dewan Pers telah kalah di PT Jakarta.

“Banding Penggugat  ditolak,  kok Penggugat bisa dinyatakan menang? “ kata Frans.

AYO BACA : Dewan Pers: Banyak Media Sebar Hoaks dan Spekulatif Selama Pemilu 2019

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar