Yamaha NMax

Benarkah Revisi UU KPK Ide Dari Para Taipan?

  Rabu, 11 September 2019   Hendy Dinata
KPK
JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Wacana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai beragam polemik di masyarakat, Rabu (11/9/2019). 
 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK) pun menanggapi wacana DPR tersebut. Mereka menilai bahwa usulan revisi UU KPK merupakan ide dari para taipan.
 
Perwakilan LSM Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Edi Sutrisno, mengatakan usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan DPR RI tidak lepas dari peristiwa politik 2019 lalu.
 
Ia mengatakan saat ini para taipan yang memberikan dukungan dana kepada calon anggota pada Pileg 2019 menagih janji.
 
"Kita tahu dalam bisnis politik ada istilah 'tidak ada makan siang gratis' sehingga kita menduga bahwa proses ini adalah proses penagihan janji," kata dia saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
 
Satu diantara beragam janji yang tagih para taipan adalah mempermudah investasi dengan tidak diganggu oleh KPK. Sehingga merivisi UU KPK menjadi satu keharusan.
 
"Kita tahu bersama bahwa KPK menjadi salah satu penghambat dari praktek-praktek bisnis yang selama ini menguntungkan dan merugikan negara ini ada perpindahan dari kotor menjadi bersih," lanjut dia 
 
Dengan demikian, menurutnya, sangat jelas ketika DPR saat ini kembali mengusulkan ada revisi UU KPK dengan tujuan untuk memperlemah lembaga anti suap itu.
 
"Kemudian disupport oleh korporasi harus dalam tanda kutip membayar hutang kalau kemudian KPK sangat kuat sehingga memang sangat erat kaitannya antara bisnis kotor ini dengan Pelemahan KPK," tandas dia. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar