Yamaha Aerox

Menkumham Temui Jokowi Bahas Draf Revisi UU KPK

  Senin, 09 September 2019   M. Naufal Hafizh
Menkumham Yasonna Hamongan Laoly. (FOTO ANTARA/Idhad Zakaria/pd)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Jokowi untuk membahas draf revisi Undang-undang tentang KPK.

"Saya diberikan draf revisi Undang-undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu," kata Yasonna yang ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurut dia, pemerintah akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut.

AYO BACA : Logo KPK di Gedung Merah Putih Ditutup Kain Hitam

Yasonna menjelaskan, Presiden Jokowi mengarahkan pemerintah dalam mempelajari draf revisi itu harus berhati-hati.

Sementara itu, terkait rencana pembentukan dewan pengawas KPK, Yasonna menilai setiap lembaga pemerintah perlu ada institusi pengawas.

"Kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balance," ujar Yasonna.

AYO BACA : Saut Situmorang Sarankan Jokowi yang Pilih Pimpinan KPK

Kendati demikian, Yasonna menjelaskan, pemerintah masih akan mempertimbangkan perihal pembentukan tersebut.

Yasonna menemui Presiden didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sebelummya, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan Badan Legislasi DPR telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna pada 5 September 2019.

Baleg akan mempercepat pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 habis.

Beberapa poin yang diajukan dalam revisi UU KPK antara lain mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat eksekutif atau pemerintahan, status para pegawai KPK, pembentukan dewan pengawas dan kewenangan penyadapan KPK dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas.

Selain itu, KPK harus menghentikan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang tidak selesai dalam satu tahun atau dengan menerbitkan SP3. 

AYO BACA : Jokowi Diminta Lawan Upaya Pelemahan KPK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar