Yamaha NMax

Mahfud MD: Revisi UU KPK Jangan Terburu-buru

  Kamis, 05 September 2019   Dadi Haryadi
Mahfud MD. (Antara)

YOGYAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR RI tidak berlangsung terburu-buru.

"Revisi UU KPK agar dibicarakan lebih hati-hati dan mungkin lebih jernih tidak seperti mau kejar setoran begitu," kata Mahfud saat ditemui di Gedung Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kamis (5/9/2019).

AYO BACA : Jokowi Belum Tahu Isi Rancangan RUU KPK

Menurut Mahfud, upaya revisi UU tentang KPK sebaiknya bisa menunggu masa kerja anggota DPR RI Periode 2019-2024 yang tidak lama lagi akan dilantik.

"Sebaiknya menunggu DPR baru, kan bulan depan sudah ganti. Tidak sampai sebulan lagi ya tinggal tiga minggu DPR ganti," kata dia.

AYO BACA : DPR Setujui RUU MD3 dan KPK

Menurut dia, DPR perlu mengomunikasikan rencana revisi UU kepada publik. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi mengenai pasal-pasal yang akan diubah dalam revisi UU KPK tersebut.

Di era reformasi, kata Mahfud, masyarakat perlu dilibatkan untuk memberikan masukan dalam setiap proses legislasi. "Kalau zaman Orde Baru (orba) dulu kan dominasi pemerintah. Begitu diumumkan hanya basa basi rakyatnya. Sekarang kan rakyat harus didengar juga apa maunya," tuturnya.

Rapat paripurna DPR pada Kamis (5/9) menyetujui usulan revisi dua UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan RUU Perubahan atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

AYO BACA : KPK Tolak Revisi UU KPK dari Badan Legislatif DPR

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar