Yamaha

Presiden Jokowi Jelaskan Skema Pendanaan Ibu Kota Baru

  Selasa, 03 September 2019
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sempat memunculkan polemik. Sebagian pihak mempertanyakan anggaran pemindahan tersebut.

Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan dengan para pimpinan media, Selasa (3/9/2019) menjawab pertanyaan soal pendanaan ibu kota baru secara gamblang.

"Direncanakan, 19 persen anggaran pemindahan akan diambilkan dari APBN. Tapi enggak tertutup kemungkinan, bisa tanpa APBN sama sekali," ujar Jokowi dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka itu.

Menurut dia, lahan yang disiapkan untuk menjadi ibu kota baru nanti mencapai 40.000 hektare. Sekitar 10.000 hektare akan dibangun jadi wilayah inti ibu kota baru.

AYO BACA : China Minat Garap Transportasi Ibu Kota Baru, Menhub: Kami 'Welcome'

"Tanah itu, negara tidak beli," tutur dia.

Sisa lahan seluas 30 ribu hektare, menurut dia, bisa dijual langsung oleh pemerintah kepada masyarakat. Pembelian lahan itu diperbolehkan untuk masyarakat sebagai individu, bukan sebagai korporasi.

Jika tiap meter persegi dijual seharga Rp2 juta, Jokowi menyebutkan, pemerintah bisa mendapatkan dana Rp600 triliun. Dana tersebut dinilainya cukup untuk membiayai proses pemindahan ibu kota.

Pihaknya mengaku sedang menyiapkan tata aturan penjualan lahan di wilayah ibu kota baru agar masyarakat benar-benar diuntungkan.

AYO BACA : Survei Median: Mayoritas Masyarakat Tolak Pemindahan Ibu Kota

"BUMN minat semua untuk beli lahan dan mengelolanya. Para pengembang juga minat semua," ujar dia.

Namun, pihaknya lebih memilih untuk memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat.

Untuk penyiapan wilayah ibu kota baru, Jokowi mengaku akan membentuk badan otoritas. Badan inilah nanti yang akan ditugasi untuk menjalankan proses penjualan lahan kepada individu-individu.

Ibu kota baru yang akan dibangunnya nanti diharapkan menjadi area yang benar-benar sehat. Mobilitas masyarakat akan didorong untuk mengutamakan jalan kaki atau naik sepeda, serta menggunakan angkutan umum.

"Ini bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan dari Jakarta ke sana," tutur Jokowi.

Pemindahan ini juga ditargetkan bisa menjadi magnet baru pertumbuhan perekonomian nasional.

AYO BACA : Fadli Zon Berharap Pemindahan Ibu Kota Tak Jadi Pepesan Kosong

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan   Republika.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar