Yamaha

Calon Ibu Kota Baru Masuk Kawasan Ancaman Bencana Rendah

  Sabtu, 31 Agustus 2019   Firda Puri Agustine
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang merupakan pintu masuk ke kawasan ibu kota baru. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklaim bahwa wilayah calon ibu kota negara baru di Kalimantan Timur berada pada zona ancaman bencana rendah hingga sedang.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja menjelaskan bahwa berdasarkan data dari alat kaji potensi bencana InaRisk, ancaman risiko bencana yang bisa terjadi di antaranya dari hidrometeorologi seperti banjir, terutama di wilayah muara sungai.

“Namun, risiko ini dinamis. Kalau banyak manusia di sana bisa berkembang menjadi tinggi ancaman bencananya khususnya hidrometrologi, karena ini hubungannya dengan lingkungan. Kalau manusia masuk dan tinggal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) maka akan ada ancaman. Semua itu disebabkan oleh manusia,” kata Wisnu dalam keterangan resmi, Sabtu (31/8/2019).

Sementara, soal ancaman gempa dan tsunami di Kalimantan Timur, tingkat risikonya berada pada level rendah hingga sedang. Ada tiga titik lokasi yang berpotensi, yakni di wilayah Selat Makassar dengan potensi kerawanan hanya 4 persen.

Berdasarkan kajian hipotesis Pakar dan Peneliti Tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko, potensi risiko dari gempa dan tsunami ini merupakan dampak dari wilayah lain seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sedangkan potensi dari tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut.

“Misal pun ada (gempa dan tsunami), itu berasal dari wilayah lain seperti Sulawesi dengan tingkatan risiko rendah hingga sedang. Kendati demikian harus disimulasikan melalui pemodelan,” ujar Widjo.

Sementara soal kebakaran hutan dan lahan, Kalimantan Timur masih berada pada peringkat ke-5 dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 4.430 hektar dari 34 provinsi di Indonesia. Adapun peringkat pertama kasus karhutla adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total luas 71.712 hektar berdasarkan data per Juli 2019.

“Hal itu menjadi kajian yang akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah dan segala unsur yang terkait,” kata Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo.

Menurut pemantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui satelit, jumlah titik hotspot yang muncul di beberapa wilayah Kalimantan bukan selalu merupakan kebakaran hutan.

Adapun perkiraan musim kemarau yang akan berakhir lebih lama dari tahun sebelumnya merupakan dampak dari fenomena El Nino. Hal tersebut tentunya sekaligus menjadi faktor banyaknya titik hotspot yang terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia.

“Hotspot bukan berarti kebakaran hutan dan lahan. Harus dipantau data hotspot selama 3 hari dan dilihat apakah ada tampilan asap di citra satelitnya untuk bisa menyimpulkan apakah itu kebakaran besar atau tidak. El Nino menjadi faktor penyebab meluasnya hotspot yang seperti terjadi sekarang ini," ujar Indah Prasasti, Peneliti Penginderaan Jauh LAPAN.

Dari hasil pertemuan Tim Intelijen Bencana, dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman bencana di Kalimantan Timur ini berada pada level rendah hingga sedang, yang mana hal itu bisa menjadi besar apabila tata kelola ruang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan ditambah tentang perilaku manusianya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar