Yamaha NMax

Mengukur Pencapaian Swasembada Beras

  Jumat, 30 Agustus 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi beras.(Irfan/ayobandung.com)

Swasembada pangan khususnya beras menjadi target utama pemerintah dalam program pembangunan di bidang pertanian.

Menurut Ketentuan Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/ FAO) 1999, swasembada tercapai jika produksi mencapai 90 persen dari kebutuhan suatu daerah/negara.

Secara nasional, menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, swasembada beras nasional sudah tercapai sejak tiga tahun terakhir ini bahkan Indonesia mengalami surplus beras (www.pertanian.go.id).

Beras merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjadi bahan pangan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Meskipun laju pertumbuhan penduduk terkendali dari tahun ke tahun, secara kuantitas jumlah penduduk akan terus bertambah.

Dengan jumlah penduduk yang besar, pemenuhan kebutuhan pangan penduduk menjadi perhatian utama. Sebagaimana sasaran pembangunan pangan nasional, secara regional pun diharapkan tiap daerah mampu berswasembada beras.

Bagaimana mengukur pencapaian swasembada beras? Tentunya dengan membandingkan produksi dan kebutuhan beras penduduk dalam setahun.

Komponen penghitungan kebutuhan beras penduduk selama setahun meliputi angka rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun dan jumlah penduduk. Sementara untuk penghitungan produksi mencakup beberapa komponen diantaranya luas panen, produktivitas padi serta konversi padi ke beras.

Sebagai ilustrasi, akan dijelaskan tahapan penghitungan produksi dan kebutuhan beras di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Data pendukung menggunakan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang tersedia untuk kondisi tahun 2018.

Luas wilayah Jawa Barat berada di urutan keduapuluh secara nasional. Menurut Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No.399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas lahan baku sawah di Jawa Barat seluas 930.334 hektar.

Luas lahan baku ini merupakan yang terluas ketiga di Indonesia dengan persentase 13,39 persen. Sementara itu, luas panen padi tahun 2018 mencapai 1.691,72 ribu hektar.  

Data luas lahan ini merupakan hasil dari kegiatan Kerangka Sampel Area (KSA) 2018. KSA merupakan metode pengumpulan dan pemutakhiran data luas lahan dengan memanfaatkan tehnologi GPS (Global Positioning System). Metode ini dilakukan atas kerjasama BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta dukungan dari  Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, BIG dan LAPAN.  

Produktivitas padi sawah hasil Survei Ubinan pada subround I (Januari-April) 2018 sebesar 71,10 kuintal/hektar. Pada subround II (Mei-Agustus) dan subround III (September-Desember) sedikit mengalami penurunan menjadi 67,98 kuintal/hektar.

Sebaliknya untuk produktivitas padi ladang mengalami peningkatan dari subround I yang sebesar 46,82 kuintal/hektar menjadi 52,45 kuintal/hektar pada subround berikutnya.

Produksi padi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada ‘panen raya’ bulan Maret, merupakan produksi tertinggi selama tahun 2018. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) bulan Maret sebanyak 1.478,70 ribu ton.  

Untuk mendapatkan produksi beras, produksi padi dikonversikan dengan angka hasil Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB)  yang juga dilakukan oleh BPS. Hasil SKGB 2018 menunjukkan angka konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke GKG untuk Jawa Barat sebesar 81,99 persen. Sementara konversi GKG menjadi beras di wilayah Jawa Barat sebesar 64,11 persen.

Total produksi padi yang dihitung dari perkalian antara luas panen dan produktivitas pada tahun 2018 mencapai 9,36 juta ton. Bila dikonversikan setara beras mencapai 5,48 juta ton. Angka produksi berdasarkan hasil KSA ini dirilis BPS pada 1 November 2018.

Penghitungan produksi bulan Oktober-Desember 2018 masih menggunakan angka potensi luas panen, sedangkan periode Januari-September merupakan realisasi luas panen padi dan produksi GKG.

Untuk memperkirakan kebutuhan beras,  terdapat beberapa angka rata-rata-konsumsi beras hasil dari beberapa survei. Secara nasional, angka rata-rata konsumsi 111,58 Kg/Kapita/Tahun (BPS, Angka Nasional 2017).

Agar lebih spesifik, penghitungan konsumsi beras menggunakan angka rata-rata konsumsi penduduk untuk wilayah Jawa Barat hasil Survei Susenas dan Bahan Pokok 2017. Konsumsi beras penduduk Jawa Barat sebesar 128,40 Kg/Kapita/Tahun (Kajian Konsumsi Bahan Pokok 2017,BPS). Proyeksi penduduk Jawa Barat tahun 2018 sebanyak 48,68 juta jiwa, sehingga kebutuhan konsumsi penduduk diperkirakan mencapai 6,25 juta ton.

Berdasarkan penghitungan produksi dan konsumsi, masih terdapat potensi ketersediaan beras terbatas hingga akhir tahun 2018. Dengan produksi beras sebanyak 5,48 ton, Jawa Barat masih defisit -0,77 juta ton untuk memenuhi kebutuhan beras dari produksi regional. Kebutuhan komsumsi penduduk Jawa Barat belum sepenuhnya tercukupi oleh hasil produksi beras di wilayah sendiri. Persediaan/stok  beras untuk penduduk terpenuhi dari pola distribusi perdagangan dari luar daerah.

Termasuk adanya beras impor, meskipun tidak tercatat sebagai impor langsung oleh Jawa Barat karena diimpor melalui pintu masuk provinsi lain. Beras impor di Jawa Barat tentu saja ada, namun hanya sebagai rangkaian dari pola distribusi perdagangan.

Selanjutnya, pencapaian swasembada beras dapat diukur dengan membandingkan antara produksi dan konsumsi beras yang dibutuhkan penduduk Jawa Barat. Angka perbandingan yang dihasilkan mencapai 87,67 persen.  

Sehingga ketentuan swasembada menurut FAO yaitu produksi mencapai 90 persen dari kebutuhan, sudah hampir tercapai. Hal ini dapat menjadi evaluasi dan dasar perencanaan pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan produksi beras.

Secara umum, gambaran kondisi pangan Jawa Barat selama tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan dan perbaikan meskipun pada awal tahun terjadi gejolak harga terutama pada komoditi beras.

Di tingkat konsumen, Inflasi gabungan 7 kota di Jawa Barat untuk komoditi beras cukup fluktuatif sepanjang tahun 2018. Inflasi beras cukup tinggi pada awal tahun dan akhir tahun, yaitu 0,83 persen pada bulan Januari dan 0,55 persen pada bulan Desember.

Harga melonjak tinggi memasuki tahun 2018. Andil inflasi komoditi Beras pada inflasi umum Jawa Barat bulan Januari mencapai 10,66 persen. Pada semester 2 tahun 2018, inflasi komoditi beras mulai stabil dan terkendali.

Selain  peningkatan produksi, kesejahteraan petani sebagai produsen hasil pertanian juga perlu mendapatkan perhatian. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan petani di antaranya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). NTP dan NTUP subsektor tanaman pangan tahun 2018 menunjukkan tren meningkat dan secara rata-rata sudah  di atas 100.  Ini dapat diartikan bahwa  kesejahteraan petani pada subsektor tanaman pangan semakin menunjukkan perbaikan.

Dibandingkan enam provinsi lain di Pulau Jawa, NTP Jawa Barat merupakan yang tertinggi.  Artinya, tingkat kesejahteraan petani di Jawa Barat jauh lebih baik dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

Bahkan dibandingkan dengan angka nasional, NTP Jawa Barat jauh lebih tinggi. Pencapaian ini harus dipertahankan dan terus diupayakan peningkatannya. Semoga di tahun mendatang, kesejahteraan petani makin membaik dan Jawa Barat mampu mewujudkan swasembada beras serta meningkatkan ketahanan pangan.

Vira Wahyuningrum

Fungsional Statistisi BPS Jabar

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar