Yamaha Lexi

Dewan Tak Merasa Dukung Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat

  Kamis, 29 Agustus 2019   Nur Khansa Ranawati
Gedung DPRD Jawa Barat. (istimewa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut ibu kota Jawa Barat telah direncanakan untuk pindah dari Kota Bandung. Beberapa opsi daerah yang ditawarkan di antaranya Tegalluar, Walini, serta kawasan Segitiga Rebana.

Emil, sapaan akrabnya, mengatakan rencana tersebut telah tertuang dalam RTRW Jabar hingga 2029.

"Kemarin RTRW Jabar sudah disahkan sampai 2029, di dalamnya sudah masuk (Segitiga) Rebana, penataan jalur-jalur transportasi, termasuk persetujuan pemindahan ibukota pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi," ungkap Emil, sapaan akrabnya ketika ditemui di Gedung Sate, Kamis (29/8/2019).

AYO BACA : Ridwan Kamil Ungkap Pemindahan Ibu Kota Jabar ke 3 Daerah Ini

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady mengatakan hal tersebut memang telah dimasukkan dalam rencana anggaran perubahan RTRW Jabar. Namun, hal tersebut dinilai merupakan rencana yang diputuskan secara sepihak.

"Ini kemarin memang usulan Pak Gubernur, dimasukan ke recana anggaran perubahan RTRW. Tapi ini kan wacana dari gubernur sendiri. Kita sejak awal tidak diajak bicara, harusnya ngobrol dulu," ungkapnya ketika dihubungi secara terpisah.

Dia mengatakan, karena rencana tersebut telah dimasukan dalam perubahan RTRW, maka pembahasan di dalam pansus pun menjadi tak terhindarkan. Meski demikian, Daddy mengaku dirinya dan anggota dewan lainnya tidak mengambil sikap mendukung maupun menolak rencana tersebut.

AYO BACA : Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, Ini Tanggapan Wali Kota Bandung

"Di pansus kawan-kawan ambil sikap, kita bukan menolak ataupun menyetujui perpindahan itu. Kita harus buka peluang keseluruhan untuk 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar bahwa semua punya hak yang sama (dikaji sebagai ibu kota provinsi)," jelasnya.

Dirinya mengatakan, kemanapun ibukota pemerintahan Jabar bergeser, maka seyogyanya hal tersebut telah disertai kajian yang komprehensif. Sementara, Emil merencanakan kajian kelayakan opsi-opsi daerah yang akan dijadikan ibu kota pemerintahan tersebut akan berlangsung selama enam bulan ke depan.

Daddy menilai, hal tersebut terkesan terburu-buru dan cenderung memaksakan kehendak.

"Jangan semua seolah segampang membalikkan telapak tangan. Saran saya jangan (enam bulan). Gubernur punya masa bakti lima tahun, jangan dipaksakan semua harus selesai pada tahun pertama, enggak bisa," jelasnya.

"Kan ada lima kali anggaran murni yang bisa dimainkan. Jangan dipaksakan. Ini terkesan terburu-buru," pungkasnya.

AYO BACA : Walini Lebih Unggul Jadi Ibu Kota Provinsi Jabar

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar