Yamaha Lexi

Tugu Batas Jalan Raya Cibiru Tanggung Jawab Siapa?

  Senin, 26 Agustus 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung minyirami tanaman Bunderan Cibiru di Cipadung Wetan, Kota Bandung, Senin (8/7/2019). (Muhammad Aditya Priyanto/ayobandung.com)

Sareukseuk Itulah kata yang biasa diungkapkan oleh warga Sunda ketika melihat sesuatu yang tidak enak dipandang.

Seperti halnya pada saat melihat tugu batas wilayah di Jalan Raya Cibiru yang kerap macet terutama di jam-jam sibuk. Selain cat bangunan tersebut telah kusam juga sebagian huruf yang menempel di tugu tersebut ada yang copot. Di beberapa bagian tugu juga kini dipenuhi coretan aksi vandalisme orang-orang yang tak bertanggung jawab.

"Entah siapa yang harus bertanggung jawab untuk merawat sekaligus memelihara tugu batas wilayah ini, apakah Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, Pemkab Bandung atau pihak Kecamatan Cileunyi. Yang pasti kondisinya harus segera ditangani, karena saat ini tugu batas wilayah sangat mengenaskan," ujar DR. Deni K. Yusuf, dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang juga sekretaris RW 27 kompleks Griya Manglayang (GBM 21) Desa Cinunuk, Kec Cileunyi, Kamis (15/8/2019) dikutip dari visi.news.

Otonomi daerah merupakan salah satu hal yang disinyalir menjadi faktor saling lempar tanggung jawab pemerintah mengenai masalah-masalah yang ada di titik perbatasan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap daerah dan mempunyai batas wilayah, menurut uraian dari Wikipedia.

Itulah sebabnya pemerintah terkesan lalai pada masalah perawatan bangunan di perbatasan karena merasa tidak berada di wilayah kekuasaannya.

Tugu perbatasan tersebut adalah salah satu dari banyaknya bangunan-bangunan yang terbengkalai tanpa pemeliharaan. Hal ini menjadi bukti lalainya pemerintah dalam pengelolaan tata kota.

Apalagi lebih jauh kita akan mendapati betapa adanya bangunan-bangunan terbengkalai juga kerap dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab menjadi sarang kemaksiatan, seperti yang terjadi di tugu perbatasan Cibiru. Terbukti dengan ditemukannya alat kontrasepsi oleh aparat Muspika Cileunyi ketika melakukan kerja bakti. Hal ini sepatutnya mendapat perhatian dan pengawasan yang serius dari pemerintah, agar tidak menimbulkan penyakit di tengah masyarakat.

Maka dari itu, akan jauh lebih tepat ketika pemerintah terlebih dahulu melakukan analisis kegunaan dari setiap bangunan yang hendak didirikan, sehingga tidak perlu ada pemborosan anggaran untuk pembangunan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Anggaran lebih baik diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang lebih urgent terlebih dahulu

 Mulai dari pemenuhan kebutuhan asasi seperti sandang, pangan, papan. Selain pemenuhan dari sisi kolektif masyarakat seperti kesehatan, keamanan, pendidikan. Jika hal-hal di atas sudah aman terpenuhi baru beranjak pada kebutuhan tersier termasuk pembangunan keindahan tata kota.

Jika merujuk pada pandangan Islam hal ini tidak perlu terjadi, karena seorang pemimpin tertinggi wajib memberikan amanah kepada setiap aparat negara yang ada di bawahnya dengan jobdesk dan penentuan wilayah yang akan menjadi tanggung jawab pengurusan (riayah) dari pemimpin daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga level terbawah. Sehingga jelas siapa yang bertanggung jawabnya.

Islam berpandangan bahwa kepemimpinan adalah suatu amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Swt, oleh karena itu seorang pemimpin harus memberikan pengurusan (riayah) terbaik kepada seluruh masyarakatnya dalam setiap aspek kehidupan seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan dan lain sebagainya, tak terkecuali juga masalah tata ruang kota.

Sriyanti

Ibu Rumah Tangga, tinggal di Bandung

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar