Yamaha Mio S

Bappenas: BUMN Ikut Pembangunan Ibu Kota Baru

  Kamis, 22 Agustus 2019   Dadi Haryadi
Ilustrasi ibu kota baru. (istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan salah satu skema estimasi pembiayaan untuk pembangunan sarana infrastruktur ibu kota baru, antara lain jalan, bandara dan pelabuhan akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.

Bappenas akan melibatkan semua kementerian terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia tersebut, termasuk Kementerian BUMN.

Pasti semua kementerian kita ajak, ujar Bambang Brodjonegoro di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (22/8/2019).

AYO BACA : Pemerintah Tak Pernah Libatkan dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota, DPR Kaget

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa skema estimasi pembiayaan untuk pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan yang melibatkan BUMN tersebut dalam bentuk investasi yang menghasilkan return of investment.

Tentunya itu dalam bentuk investasi, investasi yang tentunya menghasilkan return of investment. Jadi itu merupakan keputusan bisnis dari BUMN, katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), estimasi cost project untuk bandara, pelabuhan dan jalan tol untuk ibukota baru Indonesia pembiayaannya melalui BUMN.

AYO BACA : Bappenas: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur

Sedangkan estimasi cost project dan pembiayaan fisik ibukota negara akan menggunakan pembiayaan tiga sumber pembiayaan yakni APBN, skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan skema kerjasama pemanfaatan atau pihak swasta.

Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp466 triliun.

Estimasi total pembiayaan itu terdiri tiga sumber pembiayaan yakni APBN sebesar Rp74,44 triliun, skema KPBU Rp265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerjasama pemanfaatan sebesar Rp127,3 triliun. Sedangkan untuk biaya proyek bandara, pelabuhan dan jalan tol rencana pembiayaannya melalui BUMN.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memastikan ibu kota negara akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sofyan menegaskan pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden.

Ia memastikan kebutuhan lahan ibu kota baru untuk tahap pertama memerlukan tanah seluas 3.000 hektare yang akan dimanfaatkan guna pembangunan kantor pemerintahan. Setelah itu luas perluasan kawasan ibukota baru bisa mencapai 200 ribu-300 ribu hektare, dengan demikian bisa menjadi sebuah kota baru, dengan taman kota yang indah.

AYO BACA : Pemindahan Ibu Kota Negara Belum Dianggarkan

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar