Yamaha Mio S

Majelis Rakyat Papua Desak Polri Usut Penghina Ras Papua di Surabaya

  Kamis, 22 Agustus 2019   Fira Nursyabani
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Papua Kota Bogor menggelar aksi damai di Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/8/2019). (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

MANOKWARI, AYOBANDUNG.COM -- Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat meminta Polri mengusut tuntas penghina ras Papua di Kota Surabaya. Penghinaan dengan kata-kata tidak pantas itu terjadi dalam aksi pengepungan di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan pada Jumat (16/8/2019) lalu.

"Kata-kata rasis yang mendiskriminasi suku Papua itu yang menjadi akar masalah pada aksi anarkis yang terjadi di Manokwari juga beberapa daerah lain di Papua Barat. Maka pelakunya harus diusut, harus diproses hukum karena ini sangat berbahaya bagi persatuan negara dan bangsa Indonesia," kata Anggota MRP Papua Barat, Anton Rumbruren di Manokwari, Rabu (21/8/2019).

Pada acara tatap muka bersama para tokoh di Manokwari itu, ia berpandangan kata-kata rasis tersebut memicu kemarahan yang luar biasa di kalangan masyarakat asli Papua.

AYO BACA : Kemkominfo Blokir Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat

"Untuk massa yang terorganisir saat itu dapat melaksanakan aksi secara damai tanpa anarkis. Adapun aksi rusuk, yang berujung pada pembakaran dan perusakan itu adalah aksi spontanitas masyarakat yang meluapkan kemarahannya atas kata-kata rasis tersebut," ujarnya.

Ia berharap, diskriminasi ras Papua yang terjadi di Surabaya harus ditanggapi secara serius. Pelaku harus bertanggungjawab secara hukum.

"Kalau soal kasus bendera, tidak terlalu memberi dampak emosional bagi kami. Tapi kata-kata yang menghina ras Papua itu masalah serius, kami juga manusia jadi jangan sembarang melontarkan kata-kata tak senonoh terhadap kami orang Papua," ungkapnya.

AYO BACA : Presiden Jokowi Sebut Keadaan di Papua Sudah Baik

Ketua MRP Papua Barat Maxi Ahoren pada kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya mendukung aksi damai yang menolak isu rasial dan diskriminasi bagi orang Papua. Ia pun menyesalkan ketika akhirnya aksi itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memperkeruh situasi dengan membakar merusak fasilitas publik serta tempat usaha milik masyarakat.

"Tidak ada relevansinya antara masalah di Surabaya dengan aksi pembakaran gedung DPR juga kantor MPR Papua Barat di Manokwari. Artinya ada pihak lain yang menciptakan kerusuhan dalam aksi itu," sebut Maxi.

Terkait kasus penghinaan ras Papua, MRP berharap pemerintah pusat menanggapi secara serius. Menurutnya, masalah ini harus diselesaikan pada tingkat nasional.

"Ini tidak bisa diselesaikan hanya di Papua Barat. Menteri Dalam Negeri harus segera menfasilitasi penyelesaian persoalan ini secara baik, semua pihak harus dikumpulkan," ucapnya lagi.

Aksi kerusuhan di Manokwari, lanjut Ahoren, sudah menjalar ke daerah lain di Papua Barat di antaranya Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak. Pemerintah daerah serta aparat keamanan sudah bekerja maksimal agar kerusuhan tidak melebar ke daerah lain.

"Sekarang pemerintah pusat juga harus bergerak cepat. Persoalan ini sangat serius bagi masyarakat di Papua," ujarnya.

AYO BACA : Fadli Zon Gagal Masuk ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar