Yamaha Mio S

Langkah Ajay Pinjam Rp600 Miliar Dipertanyakan

  Rabu, 21 Agustus 2019   Tri Junari
RSUD Cibabat. (istimewa)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM--Wacana Pemerintah Kota Cimahi mengajukan pinjaman anggaran senilai Rp600 miliar untuk pengembangan RSUD Cibabat menuai pertanyaan berbagai pihak.

Wakil Ketua Bidang Pengawasan APBD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat, Budi Miftahudin mengatakan, rencana pinjaman sebesar itu terbilang fantastis. DPRD seharusnya melakukan penolakan langkah yang diambil Wali Kota Ajay M Priatna itu.

Dewan harus mempertanyakan, kalau bisa menolak kalau hanya untuk rumah sakit saja, tegasnya, Rabu (21/8/2019).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pinjaman dan PP Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pinjaman daerah sah-sah saja dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam aturan menyebutkan Pemda berhak mengajukan pinjaman daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah.

Hal itu bertujuan, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Meski dalam aturan diperbolehkan, lanjut Budi, ia mengaku heran rencana pinjamannya bisa mencapai Rp600 miliar. Apalagi hanya untuk pengembangan RSUD Cibabat saja sementara sebelumnya Ajay memasang prioritas pembangunan stadion Sangkuriang dan penanganan Banjir Melong.

Lebih jauh budi mengatakan, Pemkot Cimahi pernah melakukan hal serupa ditahun 2017, yakni melakukan pinjaman daerah untuk revitalisasi Pasar Atas yang sempat terbakar. Pembangunan pun bermasalah sebab ditemukannya tindak pidana korupsi.

AYO BACA : Bangun RSUD Cibabat, Pemkot Cimahi Ajukan Pinjaman Rp600 Miliar

Menurut Budi, kasus itu harus menjadi pembelajaran dan pertimbangan Pemkot Cimahi. Jangan sampai rencana ini malah hanya akan jadi polemik di kalangan masyarakat Kota Cimahi.

Harus dilihat apakah mendesak. Apabila masyarakat tidak tahu peruntukan Rp600 miliar maka akan menjadi polemik. Maka saya pikir pemerintah harus membuat pertimbangan yang bagus untuk melakukan peminjaman, tandas Budi.

Terpisah, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna membenarkan adanya wacana peminjaman daerah itu. Hanya saja, kata dia, nilainya tak mencapai Rp 600 miliar. 

Nggak sampai Rp600 miliar, itu kan hanya perkiraan. Jadi kita lagi mendiskusikan, ini masih dalam tahap wacana, terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan mengakui memang rencana peminjaman ini belum masuk RPJMD Kota Cimahi. Bahkan, kata dia, permasalahan itu dicantumkan dalam surat yang dilayangkan kepada DPRD Kota Cimahi.

Ketika kita menyampaikan surat ke pihak dewan pun kami cantumkan itu bahwa hal ini (pinjaman) belum diatur dalam DPJM, jelasnya. 

Kalau seandainya nanti rekomendasi dari dewan, mereka menghendaki adanya perubahan RPJM, ya akan kita lakukan, tambah Dikdik. 

Diakuinya, untuk merubah RPJMD Kota Cimahi dalam waktu singkat sangatlah sulit dilakukan. 

Bukan tidak mungkin. Kalau ternyata dari Bappeda bisa dengan cepat melakukan revisi RPJM, kenapa tidak. Tapi tetap agak sulit, pungkasnya.

AYO BACA : RSUD Cibabat Sempoyongan, IDI Jamin Dokter Profesional

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar