Yamaha Mio S

Soal Provinsi Bogor Raya, DPRD Jabar Belum Terima Usulan

  Rabu, 21 Agustus 2019   M. Naufal Hafizh
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. (Eneng Reni/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima usulan wacana pembentukan provinsi baru, yakni Provinsi Bogor Raya.

"Terkait Provinsi Bogor Raya belum ada masukan ke kita, apalagi masukan secara resmi ke kita. Berbicara usulan pembentukan provinsi baru dari wilayah Jabar saya malah berharap dan ingin Provinsi Jabar tetap satu," kata Ineu Purwadewi Sundari, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (21/8/2019).

Secara pribadi, kata Ineu, Bogor harus tetap masuk dalam Provinsi Jabar karena Provinsi Jabar selama ini diwakili oleh tiga entitas yakni wilayah Cirebon, wilayah Priangan, dan wilayah Bogor.

AYO BACA : Bima Arya Terima Usulan Bogor Gabung DKI Jakarta

Ineu menuturkan, terkait kewilayahan saat ini yang menjadi sorotan adalah terkait moratorium daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah di Provinsi Jabar yakni Garut Selatan, Bogor dan Sukabumi.

"Kemarin itu ada pandangan lebih kepada pemekaran kabupaten/kota di Jabar bukan pemekaran provinsi," kata dia.

Dia mengatakan, idealnya Jawa Barat memiliki 38 hingga 40 kabupaten dan kota supaya pembangunan dan pelayanan publik lebih terjangkau masyarakat.

AYO BACA : Bekasi dan Depok Tolak Masuk Provinsi Bogor Raya, Ini Kata Bupati Bogor

DPRD Jabar, kata Ineu, selalu mendorong upaya pemekaran daerah tingkat dua tersebut di Jawa Barat.

"Namun, karena ada moratorium DOB dari pemerintah pusat, belum lanjut proses di pusatnya. Tapi di tingkat pemerintah provinsinya sudah selesai yang tiga calon DOB ini," kata Ineu.

Menurut dia, banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan memekarkan wilayahnya supaya bisa lebih maju dan layanan publik lebih terjangkau. Hanya saja, syarat pemekaran wilayah ini tidaklah mudah.

"Tetapi tidak mudah memang karena ada persyaratan sebelumnya. Ada juga kabupaten yang masuk di kami, di pemerintah, tapi persyaratan belum memenuhi, kembali lagi ke daerah. Memang itu memerlukan waktu yang panjang," katanya.

Ia mengatakan, pemekaran DOB perlu disertai proses sehingga jangan sampai pemerintah pusat dan provinsi saja yang menindaklanjuti di daerah.

"Diperlukan ada pemikiran bersama terkait persyaratannya, misalkan mengenai kemampuan pendapatan daerahnya dan rencana matang setelah pembentukan DOB," kata dia.

AYO BACA : Bupati dan Wali Kota Bogor Bicarakan Wacana Pembentukan Provinsi Bogor Raya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar