Yamaha Aerox

Pemberdayaan Penduduk dalam Kemiskinan Pedesaan

  Selasa, 20 Agustus 2019   Redaksi AyoBandung.Com   Netizen
Ilustrasi - Seorang warga melintas di area permukiman kumuh kawasan Cihampelas Kota Bandung, Kamis (18/1/2018). (Danny Ramdhani/ayobandung.com)

Di akhir pemerintahan Jokowi-JK, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen (sebesar 25,14 juta orang) yang mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin (turun 0,80 juta orang) dibandingkan pada periode Maret 2018 sebesar 9,82 persen (sebesar 25,95 juta orang).

Namun demikian, kualitas penurunan tingkat kemiskinan Maret 2018-Maret 2019 kecenderungan terjadi perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya antara 2017 -2018 (turun 0,82 persen poin). Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat perlu lebih pada peningkatan kebijakan yang pro penduduk miskin.

Indikator makro ekonomi yang ditandai meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen belum secara inklusif pada kebijakan penurunan baik jumlah maupun persentase penduduk miskin. Transfer Dana Desa (DD) yang tiap tahun jumlahnya meningkat semestinya menjadi modal untuk membangun perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Dana Desa (DD) perlu sebagai katalisator program pemberdayaan ekonomi penduduk lokal sehingga dapat menurunkan kemiskinan perdesaan yang masih tinggi.

Wilayah tempat tinggal penduduk miskin, baik dari jumlah maupun persentase masih di dominasi penduduk pedesaan. Walaupun pembangunan infrastruktur dan Dana Desa (DD) semakin besar uang mengalir ke desa. Namun demikian, program tersebut belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat desa menjadi lebih sejahtera. 

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 persen (15,15 juta orang), berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan perkotaan yang hanya 6,69 persen (9,99 juta orang).

Masih tinggi angka kemiskinan perdesaan menunjukkan bahwa penduduk desa secara nyata belum menikmati “kue pembanguan” secara adil dan merata. Arus uang yang mengalir ke desa dari program Dana Desa (DD) belum sepenuhnya dinikmati penduduk miskin. Kebijakan Dana Desa untuk pembangunan yang berorentasi pembangunan infrastruktur belum bisa mengangkat penduduk miskin keluar dari jebakan kemiskinan yang kronis. 

Penduduk yang berada di pedesaan perlu dorongan kuat dengan kebijakan pro pembangunan penduduk miskin supaya keluar dari garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) sendiri merupakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk sebagai penduduk miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Walaupun peranan komoditi makanan menyumbang terhadap garis kemiskinan sebesar 73,66 persen.

Tetapi penduduk perdesaan yang identik dengan produsen makanan seperti bahan pangan belum mampu secara berarti mengangkat kehidupan agar keluar dari kelompok penduduk miskin. 

Lantas menjadi pertanyaan apa yang salah? Menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya di bawah Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin untuk lebih konsen dalam penurunan kemiskinan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan “kue pembangunan” harus benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat, tak terkecuali penduduk miskin yang berada jauh dari perkotaan. 

Salah satunya, dalam meningkatkan investasi tidak hanya berputar dan tumbuh di perkotaan saja, tetapi harus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Karena kantong-kantong kemiskinan berada di pedesaan itu sendiri, maka kebijakan menarik investor supaya menanamkan modal di perdesaan semestinya menjadi jurus baru di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan berbagai kebijakan yang pro pertumbuhan inklusif akan menjadi pendorong dalam penurunan tingkat kemiskinan perdesaan.

Arah pembangunan infrastruktur yang selama ini gencar dilakukan pemerintah, semestinya dapat menggerakan roda perekonomian perdesaan. Akses tol, bandara, pelabuhan, bendungan dan lainnya harus terkoneksi dengan wilayah perdesaan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Sehingga akan berdampak pada perluasan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk desa. 

Program Dana Desa (DD) yang sudah berjalan selama ini, bisa lebih ditingkatkan lagi pemanfaatannya untuk mempercepat kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan. Bila selama ini Dana Desa (DD) lebih memperioritaskan pembangunan fisik, maka program pemberdayaan masyarakat perdesaan untuk lebih ditingkatkan baik jumlah dananya maupun jumlah penduduk miskin yang mengikuti program tersebut.

Program pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di pedesaan sebagai salah satu sasaran dari kebijikan Dana Desa (DD) dalam mengentaskan penduduk desa dari kemiskinan yang kronis. Sehingga bukan hanya sekedar pemberian permodalan, tetapi lebih jauh kepada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penduduk miskin itu sendiri.

Contohnya, untuk meningkatkan keterampilan dari penduduk miskin dapat berupa adanya pelatihan menjadi seorang wirausaha. Program tersebut seperti bagaimana cara memproduksi produk dan bagaimana cara pemasarannya. Dengan pendampingan oleh konsultan yang kredibel maka lambat laun penduduk miskin akan mempunyai keinginan dan semangat untuk maju. Maka kehidupan lebih baik akan menjadi kenyataan dan meninggalkan batas garis  kemiskinan.

Arah pembangunan berorentasi peningkatan kompetensi manusia lebih baik dari pada pembangunan fisik semata. SDM menjadi modal utama dalam pembangunan ke depan supaya cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk menuju bangsa yang unggul dan maju serta masyarakat makmur dapat tercapai. Kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan dapat diturunkan sampai nilai terkecil, sehingga masyarakat dapat menikmati buah pembangunan yang selama ini di cita-citakan pendiri negeri ini.

 

A. Saebani, SSi

Fungsional Statistisi Ahli Muda di BPS Kabupaten Cianjur.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar