Yamaha NMax

Lembaga Demokrasi Kota Bandung Dinilai Tertib Berpolitik

  Selasa, 20 Agustus 2019   Hengky Sulaksono
Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilu 2019 di Kota Bandung di éL Royale Hotel Bandung, Selasa (20/8/2019).(Hengky/ayobandung.com)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM--Tingkat ketertiban lembaga demokrasi di Kota Bandung dalam kehidupan berpolitik dinilai memuaskan.

Sebagian besar lembaga demokrasi Kota Kembang dipandang telah memiliki pengetahun yang memadai mengenai regulasi hukum yang mengatur agar partisipasi politik mereka berjalan tertib.

Salah satu indikator pemahaman yang baik ini bisa dilihat dari jumlah pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Bandung.

Catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung, hanya terdapat 22 dugaan pelanggaran selama helatan hajat politik elektoral lima tahunan tersebut.

Total 22 dugaan pelanggaran itu terdiri dari 13 temuan hasil analisis dan kajian Bawaslu serta sembilan laporan yang diajukan oleh pihak eksternal. Dari ke-22 dugaan, 18 di antaranya teregistrasi sementara empat lainnya dianulir.

"Ada 22 dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kota Bandung yang terdiri dari 13 temuan dan sembilan laporan. Sangat sedikit dalam proses kampanye yang memakan waktu tujuh bulan. Ini menandakan bahwa semua elemen yang terlibat dalan Pemilu di Kota Bandung sudah memiliki pengetahuan yang baik," kata Kordinator Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kota Bandung Wawan Kurniawan, Selasa (20/8/2019).

Lembaga demokrasi yang dinilai telah tertib ini merujuk pada peserta dan penyelenggara pemilu. Selain itu, para aparatur negara yang dituntut bersikap netral juga dinilai telah memahami dan mentaati berbagai peraturan yang ada.

Dari total 22 dugaan pelanggaran tersebut, tak ada satu pun pelanggaran yang terkait dengan unsur pidana. Pelanggaran yang terjadi, kata Wawan, didominasi oleh bentuk pelanggaran yang bersifat administratif.

"Banyak distorsi pemahaman (aturan pemilu) di lapangan. Ini sebuah hal yang biasa dalam memahami regulasi apa pun, termasuk regulasi kepemiluan. Harus ada upaya lebih intensif agar pemahamannya tidak beda persepsi," katanya.

Kecilnya jumlah pelanggaran yang ditemukan menurut Wawan merupakan salah satu bentuk keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Jumlah pelanggaran yang kecil ini, ujar dia, tidak boleh diartikan karena faktor Bawaslu yang urung bekerja.

"Pertanyaannya apakah Bawaslu kerja atau tidak? Apakah ini keberhasilan atau kegagalan? Menurut kami ini adalah keberhasilan karena kami memiliki divisi pencegahan dan pengawasan yang mensosialisasikan ke seluruh masyarakat. Dengan 22 pelanggaran ini, berarti pencegahan preventif itu kami simpulkan telah berhasil," kata dia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar