Yamaha NMax

Mengurai Karut Marut Administrasi Kependudukan

  Senin, 19 Agustus 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi perekaman iris mata KTP elektronik atau e-KTP. (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

“Jangan sampai rakyat menunggu lama, mungkin dibuat Permendagri yang langsung membatasi waktu penyelesaian e-KTP berapa hari.” 

Pernyataan diatas dilontarkan Presiden Joko Widodo setahun lalu saat membuka rapat kabinet terbatas tentang penataan administrasi kependudukan di Kantor Presiden, Jakarta (4/4/2018). Permintaan Jokowi itu sebagai respons atas lambannya proses pembuatan e-KTP yang sering dikeluhkan warga.

Namun lebih dari setahun berselang, ternyata keluhan warga terkait lambannya proses pembuatan e-KTP masih terjadi, bahkan semakin masif terdengar di berbagai wilayah.

Di Kabupaten Bandung misalnya, antrean warga yang hendak mengurus e-KTP mengular panjang di depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Soreang. Sedikitnya 100 helm bebaris rapi mulai dari pintu masuk hingga ke halaman kantor. Bahkan sebagian masyarakat rela mengantri sejak subuh untuk bisa mendapatkan pelayanan publik tersebut.

Kondisi ini berlangsung dalam beberapa bulan terakhir sejak jatah blanko e-KTP untuk Kabupaten Bandung dipangkas pihak Kementerian Dalam Negeri. Dalam seminggu, Kabupaten Bandung hanya menerima jatah 500 keping blanko, sehingga layanannya pun dibatasi hanya 100 orang pemohon per hari. (dialogpublik.com, 12/08/19)

Pembatasan blanko e-KTP yang terjadi di hampir semua daerah ini ternyata disebabkan oleh menipisnya stok blanko e-KTP yang ada di pusat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh membenarkan stok blangko e-KTP saat ini sudah menipis. Akibatnya, Kemendagri terpaksa mengurangi jatah ke daerah-daerah.

Kemendagri belum bisa mencetak lagi blanko baru karena tak ada lagi anggaran yang tersedia untuk pengadaan blanko. Semua anggaran telah terpakai. Jadi sekarang yang tersisa adalah stok hasil pengadaan yang lama, sementara kebutuhan di lapangan begitu besar. (www.koran-jakarta.com, 09/09/19)

Menipisnya stok blanko e-KTP karena kehabisan anggaran menambah deretan panjang kasus-kasus terkait kependudukan di negara ini. Diawali dengan kasus mega-korupsi pengadaan e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Kemudian publik juga dihebohkan dengan kasus jual beli blangko e-KTP di toko daring (online) dan kasus tercecernya ribuan e-KTP di Bogor dan Gowa. Dan yang lebih miris, data kependudukan yang sudah terekam pun secara mudah bisa diakses oleh pihak swasta karena sudah ada kerja sama antara Direktorat Jenderal Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) dengan perusahaan swasta.

Berkat kerja sama itu, perusahaan swasta bisa menggunakan data Dukcapil untuk melakukan validasi data pelanggan, demi kepentingan layanan bisnisnya (news.detik.com, 22/07/19). Memprihatinkan sekali, data kependudukan yang seharusnya terjaga ketat oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mudahnya diperjualbelikan hanya untuk kepentingan bisnis. 

Permasalahan e-KTP dari hulu sampai hilir ini menunjukkan betapa buruknya kinerja pemerintah dalam pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal ini tiada lain adalah buah penerapan sistem kapitalis demokrasi yang menjadikan pelayanan publik hanya sebatas proyek untuk mendulang keuntungan dan materi.

Pembuatan e-KTP yang sejatinya diharapkan dapat mempermudah administrasi kependudukan dan akses pelayanan publik justru dijadikan bancakan korupsi oleh para elit berdasi. Selain itu, fakta di lapangan menunjukan bahwa masyarakat yang hendak mengurus e-KTP, tidak lepas dari berbagai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat administrasi.

Kondisi ini diperparah dengan birokrasi yang rumit serta berbelit-belit. Sungguh miris, bukannya mempermudah, para pejabat ini malah memandang masyarakat seolah-olah seperti mangsa yang bisa diperas kapan saja.

Sistem demokrasi memang tak bisa dinafikan sebagai akar penyebab kasus korupsi, pungli, dan praktik-praktik kecurangan lainnya. Sebab, sistem ini tegak di atas asas sekularisme yang menafikan peran agama dalam kehidupan yang memiliki keyakinan bahwa setiap sisi kehidupan, termasuk pola pikir dan sikap manusia tak bisa lepas dari aturan Sang Pencipta, bahkan kelak akan dipertanggungjawabkan. 

Keyakinan inilah yang tak ada dalam sistem demokrasi. Padahal jika keyakinan ini ada pada setiap individu dan menjadi landasan kehidupan, baik sebagai pribadi, maupun dalam konteks berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, tentu akan mengarahkan pola pikir dan pola sikap yang selaras dengan hukum-hukum syara. Termasuk yang terkait dengan haramnya melakukan kecurangan dalam berbagai urusan mereka. Dan inilah yang disebut dengan Taqwa.

Islam Mengatur Administrasi Negara

Islam memandang bahwa pelayanan publik adalah aspek vital yang harus diprioritaskan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, pemimpin dan Negara berfungsi untuk melindungi dan memenuhi semua kebutuhan dan hak-hak masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Administrasi dalam Negara Islam dibangun berdasarkan falsafah: “Wa in kâna dzû ‘usrat fanadhirat ila maysarah (Jika ada orang yang sedang kesulitan maka berusahalah untuk memudahkannya).”

Dengan demikian, sifat administrasi (al-idârah) itu adalah untuk memudahkan urusan. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan dalam rangka mengurusi masalah administrasi ini dilandasi oleh suatu kaidah: “Sederhana dalam Peraturan, Cepat dalam Pelayanan, Profesional dalam Penanganan”. Ketiga prinsip tersebut dibangun berdasarkan realitas manusia yang memerlukan kemaslahatannya dipenuhi dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan selesai secara memuaskan.
Rasulullah saw. bersabda:

“Allah memerintahkan berlaku baik (ihsân) dalam segala hal. Jika kalian membunuh, lakukan pembunuhan itu dengan baik. Jika kalian menyembelih, lakukan penyembelihan dengan baik pula” (HR Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sempurna jelas merupakan perintah syariah. Agar kebaikan dan kesempurnaan itu terwujud dalam menunaikan suatu urusan, maka harus terpenuhi tiga hal berikut dalam penanganannya. 

Pertama, kesederhanaan dalam aturan karena kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan dan kepraktisan. Sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan. Kedua, kecepatan dalam pelayanan karena hal itu dapat mempermudah urusan orang yang berkepentingan. Ketiga, pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu dan professional. Dengan begitu semuanya dijalankan dengan baik dan sempurna seperti yang diinginkan. (Kitab Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah, hlm. 133).

Sayangnya konsep administrasi yang begitu sempurna dan memanusiakan manusia tersebut sulit diterapkan dalam negara yang memegang konsep demokrasi kapitalis sekuler. Konsep ini hanya mampu diemban oleh sistem birokrasi dalam pemerintahan Islam.

Birokrasi dalam Islam menganut asas desentralisasi, yaitu diserahkan kepada masing-masing desa, kota, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Pada masing-masing level tersebut, birokrasi mempunyai wewenang penuh untuk melayani masyarakat tanpa harus menunggu keputusan dari pusat atau daerah di tingkat atasnya. Sebab, asas desentralisasi mengandung pengertian pejabat yang diangkat di suatu wilayah, daerah, atau kota tidak perlu merujuk kepada orang yang mengangkatnya dalam urusan administrasi. Pejabat bebas bertindak sesuai pendapatnya. 

Dalam sistem Islam, orang yang menjadi penyelenggara birokrasi harus memenuhi syarat-syarat melayani kemaslahatan umat, yaitu : bertaqwa kepada Allah, ikhlas, amanah, mampu, dan profesional.

Dengan azas desentralisasi birokrasi tersebut, tidak berarti birokrasi ini berjalan sendiri tanpa proses dan prosedur akuntabilitas yang jelas. Khalifah (Pemimpin dalam Islam), Mua’win (Pembantu Khalifah), Wali (Gubernur), dan sebagainya wajib melakukan monitoring terhadap kegiatan yang berjalan di seluruh negara.

Hal ini akan berjalan lebih sempurna dengan sistem sanksi tegas yang diterapkan Khilafah bagi pejabat manapun yang menyalahgunakan kewenangan atau menyelewengkan dana yang dibutuhkan untuk birokrasi serta penyediaan administrasi bagi masyarakat.

Walhasil, birokrasi dalam Islam bukan hanya menghadirkan kemudahan dan kemuliaan hidup di dunia, namun juga mengantarkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang mulia. Keberkahan yang diperoleh bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat.

Wallahu a’lam bish shawab.

 

Nisa Agustina, M.Pd

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar