Yamaha Mio S

Jawa Barat Jadi Proyek Percontohan Penempatan TKI ke Arab Saudi

  Minggu, 18 Agustus 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi pemberangkatan TKI.(Antara)

Penempatan orang Indonesia untuk bekerja di luar negeri seringkali dipandang secara tidak berimbang. Remitansi triliunan rupiah setiap tahun dan sangat bermanfaat bagi keluarga bahkan negara, kerapkali dipandang sebelah mata. 

Pandangan berubah sangat negatif bila terjadi masalah terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) walaupun persentase kejadian sangat kecil. Hal ini terjadi karena kejadian tersebut dilihat secara politis hingga melebar kemana-mana.

Kecenderungan itu membuat pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) beserta instansi terkait melakukan berbagai upaya agar dampak-dampak negatif diminimalisir. Caranya antara lain dengan membuat pelatihan bahasa, pengenalan lapangan pekerjaan dan perjanjian kerjasama dengan negara banyak mempekerjakan TKI atau PMI, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan , Malaysia dan dewasa ini dengan Arab Saudi melalui penerapan SistemPenempatan Satu Kanal (SPSK).

Provinsi Jawa Barat termasuk satu di antara enam provinsi yang menjadi proyek percontohan penerapan SPSK tersebut. Lima provinsi lainnya adalah Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). PMI wanita tidak diikutsertakan dalam program ini.

Penerapan SPSK, yang bukan berarti pencabutan moratorium, diharapkan dapat memberi perlindungan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di negara tersebut. Otoritas kedua negara juga sepakat untuk menempatkan PMI di empat area penempatan yakni Riyadh, Jeddah, Madinah dan wilayah timur Arab Saudi yaitu Dammam, Dahran dan Khobar.

Berdasarkan SPSK, pengiriman dan hubungan kerja PMI tidak lagi berhubungan dengan pengguna perseorangan melainkan pelaksana terbatas.  Pelaksana itu adalah Syarikah (agensi penempatan Arab Saudi) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Di Indonesia sejumlah 53 P3MI sudah lolos seleksi dan tercatat dalam Keputusan Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Nomor Kep.753/PPTPKK/1V/2019 tentang Penempatan P3MI sebagai pelaksana Penempatan SPSK.

PMI yang diikutkan dalam program penempatan SPSK akan memperoleh (1) Gaji minimum US$400 per bulan yang dikirimkan ke rekening yang bersangkutan. (2) Jam kerja maksimum sepuluh jam per hari. (3) Waktu istirahat sembilan jam berturut-turut per hari. (4) Mendapat upah lembur dan libur. (5) Libur satu hari dalam seminggu. (6) Mendapatkan asuransi selama penempatan dan fasilitas akomodasi yang layak. (7) Cuti tahunan tujuh hari dalam satu tahun. (8) Memegang dan menyimpan paspor, izin tinggal dan izin kerja. (9) Tiket kepulangan ke Indonesia. (10) Memiliki akses komunikasi. (11) Calon PMI tidak dibebankan biaya apapun. 

Sekalian data di atas tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 291/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Pengaturan Satu Kanal (SPSK).

Berdasarkan Kepmen itu, Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker menerbitkan Surat Keputusaan No. 735/PPTKPKK/IV/2019 tentang Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai pelaksana penempatan dan perlindungan pekerja migran di Saudi melalui sistem satu kanal. 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja khusus ArabSaudi itu belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat, namun berbagai upaya membangun perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain terus dilakukan. Dikabarkan, kerjasama serupa akan dilakukan antara dengan Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. 

Penempatan di Taiwan

Pada 14 Desember 2018, Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei (TETO) telah menandatangani kesepakatan penempatan PMI di Taiwan. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan biaya penempatan yang ditempatkan oleh agensi dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang masih tergolong tinggi. Di samping itu,  skema penempatan baru ini bertujuan agar calon PMI bebas dari jual beli lapangan pekerjaan, aman, murah serta meningkatkan presentasi PMI. 

Menurut Ka Humas BNP2TKI Joko Purwanto beberapa hari lalu, , kerjasama KDEI Taipei dan TETO Jakarta tersebut  antara lain mengacu implementasi kerjasama antara BNP2TKI dengan pihak terkait di Taiwan sebelumnya.

Sebagai proyek percontohan, BP3TKI Jakarta memenuhi tawaran perusahaan tekstil Shinkong Textile Co.Ltd. yang bersedia menampung PMI. Melalui video conference pada 30 April 2019, Shinkong menerima dua  dari sebelas calon PMI yang lolos verikasi BP3TKI. 

Kedua calon itu, kini tengah menunggu penyelesaian proses Perjanjian Kerja. Shinkong juga akan membuka lowongan baru bagi tiga Pekerja Migran Indonesia, lanjutnya. 

Bank Indonesia

Dalam pada itu Bank Indonesia mengungkapkan remitansi TKI/PMI tahun 2018 mencapai US$10,8 miliar atau sekitar Rp 151 triliun dengan asumsi kurs Rp 14 ribu per US$1. Pengiriman tersebut kebanyakan berasal dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik yakni Malaysia sebesar US$ 800 juta, Taiwan (US$ 400 juta), dan Hong Kong (US$ 300 juta). PMI yang bekerja di negara-negara Timur Tengah dan Afrika US$ 1,1 miliar. 

Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri tahun lalu berjumlah 3,65 juta orang dan menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 3,7 juta ini tersebar, 71,1 persen di Asia Pasifik, meningkat dari triwulan I 2019 yang sebesar 69,9 persen. Lalu, 28,8 persen bekerja di Timur Tengah dan Afrika, turun dari triwulan pertama 2019 yang sebesar 29,3 persen..

Sementara itu, menurut Kepala BP3TKI Bandung, Delta jumlah pengiriman uang para PMI dari luar negeri ke Jawa Barat pada tahun 2017. berjumlah Rp 5.510.964. 652 . Tahun berikutnya Rp 5.450.473.645,99, sedangkan semester pertama 2019 berjumlah Rp 3. 601.587.142,66. Jadi bila jumlahnya disetahunkan kemungkinan besar melebihi remitansi tahun 2018.

Remitansi antara lain berasal dari AS, Eropa, Arab Saudi, India, Australia, Singapura, Kuwait, Mesir, Turki, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Hong Kong , Korea Selatan dan Taiwan.

Kami telah menyelenggarakan program pengenalan keuangan dan perbankan supaya para PMI dan keluarganya menggunakan dananya secara produktif. Di samping mengadakan program wiraswasta bagi puluhan calon dan purna PMI. Program ini sangat diminati karena melibatkan perbankan, mitra bisnis dan industri, lanjut Delta. Tujuannya untuk mengurangi jumlah orang Indonesia mencari kerja di luar negeri.

Farid Khalidi  

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar