Yamaha Aerox

Menunggu Jokowi Menunaikan Janji Kartu Pra Kerja

  Jumat, 16 Agustus 2019   Republika.co.id
kartu sakti Jokowi

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Program Kartu Pra Kerja disebut akan ditunaikan bersamaan dengan sejumlah program lain pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tahun 2020 mendatang. Janji politik tersebut bakal ditunaikan melalui penyediaan alokasi anggaran sebesar Rp10 triliun.

Hal itu termuat dalam dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2020. Program Kartu Pra Kerja diimplementasikan melalui pelatihan keterampilan bagi mereka yang belum bekerja atau yang akan berganti pekerjaan. Di antara sasarannya ialah mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan semula.

"Tujuan dasarnya untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja di tengah lingkungan kerja yang makin fleksibel," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri dalam jumpa pers RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

AYO BACA : Menaker Targetkan Implementasi Kartu Pra Kerja di 2020

Ia menegaskan, program perlindungan kerja ini tak berarti memberikan gaji kepada mereka yang belum bekerja.

Pemerintah hanya sebatas menyediakan pelatihan-pelatihan dalam rangka memperbaiki kecakapan kerja, seperti upskilling, reskilling, maupun skilling, bagi mereka yang baru lulus dari sekolah atau perguruan tinggi.

"Jangan keliru. Ini adalah insentif untuk pelatihan dalam waktu terbatas. Bukan seperti memberikan gaji. Sama sekali bukan itu," ujar Menaker.

AYO BACA : Menaker: Kartu Pra Kerja Jaminan Tepat Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Dua Juta Penerima

Dia mengatakan, Kartu Pra Kerja pada tahun depan akan diberikan kepada dua juta orang. Sebanyak 1,5 juta di antaranya ditargetkan mendapatkan pelatihan dengan metode e-learning ataupun tatap muka. Peserta dapat memilih jenis pelatihan yang tersedia lewat platform digital yang ditunjuk pemerintah.

Sementara itu, 500 ribu orang sisanya akan mendapatkan pelatihan sekaligus sertifikasi langsung di lembaga pelatihan kerja (LPK) milik pemerintah ataupun swasta. Pelatihan dan sertifikasi demikian dilakukan secara tatap muka.

Bagaimanapun, Hanif mengakui program tersebut hingga saat ini masih dalam tahap pematangan. Kemnaker akan membahas lebih detail mengenai Kartu Pra Kerja dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Ini supaya hasil yang direncanakan dapat sesuai harapan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penyediaan Kartu Pra-Kerja menjadi alokasi baru dalam APBN untuk tahun depan. Program Kartu Pra Kerja masuk dalam prioritas nasional pertama untuk pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Sri mengatakan, kementerian yang akan menerima alokasi sebanyak Rp10 triliun itu belum ditentukan. Sebab, masing-masing kementerian terkait masih melakukan penghitungan. "Kami masih menunggu siapa kuasa anggarannya," ujar dia.

AYO BACA : Kartu Pra Kerja Jokowi Disebut Jadi Solusi Jangka Panjang

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar