Yamaha Lexi

Gelar Sidang Sengketa Pilpres 19 Jam, MK Pecahkan Rekor Muri

  Jumat, 16 Agustus 2019   Fira Nursyabani
Ketua Mahkamah Konsititusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Rabu (10/7/2019). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Mahkamah Konstitusi (MK) meraih tiga rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri), yang diserahkan oleh pejabat eksekutif tertinggi (CEO) Muri, Jaya Suprana di Jakarta pada Kamis (15/8/2019) kemarin.

"Penganugerahan tiga rekor ini tentu membahagiakan keluarga besar MK karena Muri sebagai bagian dari masyarakat telah memberikan apresiasi atas kerja keras MK," kata Ketua MK Anwar Usman dalam siaran pers, Jumat (16/8/2019).

Ketiga rekor yang dianugerahkan kepada MK adalah sidang peradilan nonstop terlama, sidang peradilan dengan berkas peradilan terbanyak, serta proses persidangan paling transparan.

AYO BACA : Soal Gugatan Prabowo Lagi ke MA, KPU: Bagi Kami Sudah Selesai

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M Guntur Hamzah mewakili MK dalam menerima anugerah tersebut, didampingi oleh panitera MK Muhidin dan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Wiryanto.

Anwar mengatakan rekor tersebut menjadi penting dan menarik di tengah stigma adanya lorong gelap di lembaga penegakan hukum dan peradilan, akibat proses yang menurut beberapa pihak cenderung tertutup.

"Dengan demikian rekor ini, semakin meneguhkan MK, untuk tetap mewujudkan peradilan yang bersih, modern, dan transparan, dalam mempertahankan kinerja dan integritas yang tinggi," katanya.

AYO BACA : Keterangan Tertulis Sengketa PHPU Legislatif Diserahkan Bawaslu ke MK

Terkait dengan rekor sidang peradilan nonstop terlama, Anwar menyebut undang-undang memang menuntut MK untuk melakukan persidangan yang sesuai dengan sifat peradilan pemilu yaitu peradilan cepat yang hanya memberi waktu 14 hari kerja untuk memeriksa serta memutus perkara pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pada Rabu, 19 Juni 2019, lalu MK menggelar sidang sengketa Pilpres selama 19 jam 52 menit. Sidang dibuka pada pukul 09.08 WIB dan ditutup pada pukul 05.00 WIB hari berikutnya. Agenda sidang itu adalah mendengarkan keterangan 12 saksi dan dua ahli yang dihadirkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sedangkan untuk rekor berkas peradilan paling banyak, Anwar menilai hal tersebut memang sangat layak karena perkara pilpres meskipun hanya terdapat satu nomor perkara, namun wilayah hukumnya meliputi seluruh Indonesia.

"Namun, berapapun jumlah berkas yang diajukan oleh para pihak menjadi kewajiban MK untuk meneliti dan mempertimbangkannya. Terlepas dari apapun isi putusannya, pasti ada yang puas dan ada yang tidak puas," kata Anwar.

Menurut Anwar, hal yang tidak mungkin bagi sebuah lembaga peradilan termasuk MK untuk menjatuhkan putusan yang bisa memuaskan semua pihak. "Hal ini mengingat setiap pihak memiliki kepentingan, maka penilaian masing-masing pihak terhadap suatu putusan, akan terpengaruh dengan kepentingannya," ujar Anwar.

AYO BACA : Waketum Gerindra: Banyak 'Lelembut' Pengadu Domba Prabowo, Jokowi, dan Megawati

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar