Yamaha NMax

Pidato di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Apresiasi Lembaga-lembaga Negara

  Jumat, 16 Agustus 2019   Fira Nursyabani
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8/2019). Pidato tersebut yang berisi apresiasi dan capaian kinerja dari lembaga-lembaga negara dalam kurun satu tahun terakhir.

Lembaga-lembaga itu yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Jokowi mengatakan upaya DPR untuk meningkatkan kualitas produk perundang-undangan harus didukung, mengingat tugasnya untuk menjalankan "check and balances" dalam satu visi besar.

"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah," kata Jokowi, di Gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR dikatakan Jokowi telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018. DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara pada fungsi legislasi, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama Pemerintah, telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU).

"Di luar capaian di bidang legislasi tersebut, dukungan DPR pada upaya Pemerintah untuk mereformasi perundang-undangan tetap diharapkan," kata Jokowi.

AYO BACA : Presiden Jokowi Sampaikan 3 Pidato di Parlemen Hari Ini

Ia juga mengapresiasi MPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, yang mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dia mengatakan MPR telah melakukan sosialisasi empat konsensus kebangsaan secara gencar ke seluruh pelosok tanah air, dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum.

"Saya yakin tugas mulia tersebut akan terus dilakukan dengan terobosan-terobosan baru, supaya nilai-nilai empat konsensus kebangsaan itu semakin tertanam kuat di dada setiap manusia Indonesia," ujar Jokowi.

Dalam merespons kemajuan teknologi informasi itu, Presiden Jokowi menghargai MPR yang terus mencari cara-cara baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa diterima terutama oleh generasi muda. MPR telah menerapkan perpaduan antara penggunaan media seni-budaya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.

Presiden Jokowi menuturkan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sangat penting dan mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38 triliun.

BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi perlu komitmen dan dukungan bersama.

Presiden kemudian memaparkan kinerja lembaga kehakiman termasuk Komisi Yudisial (KY). "KY terus berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan, KY telah menjalankan fungsi pre-emtif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung," papar Jokowi.

Jokowi menyampaikan bahwa KY telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim, serta pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik.

AYO BACA : Pendongeng Keliling Rela Jalan Kaki dari Indramayu ke Jakarta demi Bertemu Jokowi

"KY juga telah menjalankan fungsi represifnya, dengan merekomendasikan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim," kata Jokowi.

Selain menyampaikan kinerja KY, dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyampaikan kinerja Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam paparannya atas kinerja MA, Jokowi menyampaikan apresiasinya atas inovasi yang dilakukan oleh MA dalam pembangunan hukum di Indonesia.

"Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Saya mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat dalam mencari keadilan," ujar Jokowi.

Terkait dengan sistem peradilan berbasis elektronik yang sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan oleh MA, Jokowi mengatakan hal ini jelas semakin memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran.

Sementara mengenai kinerja MK, Jokowi menyampaikan pihaknya akan mendukung MK untuk terus bekerja memperkokoh dan memperteguh konstitusionalisme di Indonesia.

"Saya mendukung upaya MK untuk mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan transparan, dengan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan di MK," kata Jokowi.

Jokowi memaparkan bahwa sepanjang tahun 2019 MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52 perkara pengujian undang-undang.

Putusan-putusan MK tersebut dikatakan Jokowi turut mendukung upaya pemerintah dalam reformasi sistem perundang-undangan dan penataan proses legislasi, sehingga memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional.

AYO BACA : Kabinet Jokowi Dipastikan Tidak Ada Menteri dari Kubu Prabowo

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar