Yamaha

Soal Korupsi BPJS, Pemecatan Dirut dan Bendahara RSUD Lembang Tunggu Inkrah

  Rabu, 07 Agustus 2019   Tri Junari
Konferensi pers kasus dugaan korupsi penyelewengan dana klaim BPJS di Unit Pelayanan Teknis (UPT) RSUD Lembang periode 2017-2018digelar di Ditreskrimsus Polda Jabar, Selasa (6/8/2019). (Nur Khansa/ayobandung)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastikan akan memecat mantan Direktur Utama RSUD Lembang Onni Habie dan Bendaharanya Meta Susanti.

Pemberhentian dilakukan jika kasus penggelapan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Lembang senilai Rp7,7 Miliar yang menjerat mereka memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah).

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, Bambang Eko Wahjudi mengatakan, setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya akan melakukan proses administratif lanjutan.

AYO BACA : Penggelapan Uang BPJS RSUD Lembang, Dibelikan Tas Rp40 Juta

"Sesuai PP nomor 11 tahun 2017 tentang undang-undang ASN harus diberhentikan sementara dari jabatannya bahkan dari ASN. Tapi itu harus menunggu dulu putusan pengadilan," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Perkantoran Pemkab KBB, Rabu (7/8/2019).

Namun, jika melihat penggelapan dan BPJS yang dilakukan kedua tersangka, pihaknya yakin mereka akan dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor) sehingga sanksi yang akan diberikan dari pemerintah yaitu diberhentikan secara tidak hormat.

"Nanti ketika berkasnya dari pengadilan masuk ke kita, bagian hukum, lalu ke BPKSDM hingga ke Inspektorat, baru kita akan rekomendasikan untuk diberhentikan secara tidak hormat," katanya.

AYO BACA : Polda Jabar Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi BPJS RSUD Lembang

Disinggung terkait dampak akibat kasus tersebut, khususnya untuk RSUD Lembang, Bambang mengatakan, Pemkab Bandung Barat sudah menekankan agar pelayanan di rumah sakit harus tetap berjalan.

"Kalau bicara masalah dampak, kita juga rugi karena pendapatan asli daerah (PAD) hilang dan kesejahteran pegawai di RSUD Lembang juga berkurang, makanya kasus ini harus terus berjalan," ucapnya.

Sementara terkait solusi kerugian yang mencapai Rp7,7 miliar, Bambang menyebutkan, hal itu harus sesuai aturan yang berlaku. Kedua tersangka tersebut harus mengganti semua kerugian negara itu.

"Mereka berdua ini kan pasti masih memiliki aset, jadi harus ada pertanggungjawaban dengan mengembalikan itu. Tapi yang saya takutkan aset milik keduanya tidak sesuai dengan ke aset mereka, nanti kita lihat saja putusan pengadilan," ujar Bambang.

AYO BACA : Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Program JKN-KIS

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar