Yamaha Lexi

Pengamat Sebut Jabatan Menteri Sebaiknya Satu Periode, Ini Alasannya

  Senin, 05 Agustus 2019   M. Naufal Hafizh
Johanes Tuba Helan. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)

KUPANG, AYOBANDUNG.COM—Pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana, Kupang, Johanes Tuba Helan, mengatakan, jabatan menteri pada kabinet kerja Jokowi sebaiknya cukup satu periode.

"Sebaiknya jabatan menteri cukup satu periode saja, supaya semua kader partai yang sudah berjuang memenangkan calon presiden dapat kebagian untuk jadi menteri dan jabatan lain," kata Johanes Tuba Helan kepada Antara di Kupang, Senin (5/8/2019).

AYO BACA : Menteri PPN Jamin Ibu Kota Baru Bebas Banjir

Hal itu dikatakannya berkaitan dengan komposisi kebinet Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang, dan perlu tidaknya keterwakilan daerah.

Menurut dia, menteri yang sudah melaksanakan tugas pembantu presiden selama lima tahun terakhir tidak perlu diangkat lagi, tetapi memberikan kesempatan kepada kader bangsa yang lain.

AYO BACA : Politikus Golkar Sebut Jadi Menteri Jokowi Tak Mudah

"Banyak orang Indonesia yang profesional dan berintegrasi, sehingga Jokowi perlu memberikan kesempatan, termasuk dari kalangan muda," katanya.

Dia pun menyarankan agar dalam penyusunan kabinet kerja lima tahun ke depan, Jokowi perlu mempertimbangkan keterwakilan daerah karena Indonesia ber-bhinneka.

Pandangan hampir sama disampaikan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, yang mengatakan, secara politik, penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun terbuka peluang adanya masukan publik, termasuk dari partai koalisi.

Secara normatif pun, Jokowi memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih pembantu, termasuk keterwakilan wilayah dan dukungan politik wilayah atas kemenangan Jokowi, kata Ahmad Atang.

AYO BACA : Cegah Ponsel Pasar Gelap, 3 Menteri Segera Keluarkan Aturan Validasi IMEI

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar