Yamaha Aerox

Cegah Ponsel Pasar Gelap, 3 Menteri Segera Keluarkan Aturan Validasi IMEI

  Jumat, 02 Agustus 2019   M. Naufal Hafizh
Menteri Komunikasi dan lnformatika Rudiantara menanggapi pertanyaan sejumlah pewarta di Jakarta, Jumat (2/8/2019). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Kementerian Komunikasi dan lnformatika bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan Peraturan Menteri terkait validasi identitas perangkat seluler internasional (International Mobile Equipment Identity/IMEI) pada pertengahan Agustus 2019. Hal ini guna menekan peredaran telepon seluler dari pasar gelap.

"Permen tiga kementerian itu merupakan bentuk untuk merdeka dari ponsel BM (black market). Peraturan itu efektif paling lama enam bulan setelah ditandatangani," ujar Menteri Komunikasi dan lnformatika Rudiantara dalam seminar yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF) di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Ia mengatakan, peraturan menteri dari tiga kementerian tersebut sedianya akan ditandatangani pertengahan Agustus ini, bertepatan dengan HUT ke-74 RI sebagai wujud negara ini merdeka dari ponsel pasar gelap.

Selanjutnya, ia mengharapkan melalui peraturan dari tiga kementerian itu akan mendongkrak pendapatan negara dari pajak dan industri ponsel pun tumbuh secara sehat.

AYO BACA : Pemberlakuan IMEI Tunggu Keputusan 3 Menteri

"Beberapa negara juga telah menerapkan soal validasi IMEI ponsel itu. Negara pun sangat diuntungkan karena pendapatan negara dari pajak bisa terdongkrak, selain konsumen juga terlindungi," katanya.

Dalam pengendalian lMEl, Rudiantara mengatakan pemerintah membagi tiga fase, yakni fase inisiasi, persiapan, operasional.

Dalam fase inisiasi, ia mengemukakan, ditandai dengan penandatanganan tiga peraturan menteri. Lalu, dalam fase persiapan pemerintah menyiapkan SlBlNA (Sistem lnformasi Basis data IMEI nasional), yang menyiapkan Database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, penyiapan SDM, SOP tiga kementerian dan operator seluler serta penyiapan pusat layanan konsumen.

"Kedua fase itu diharapkan bisa terealisasi bulan Agustus 2019," ucapnya.

AYO BACA : Berantas Ponsel Ilegal, Kominfo Gandeng Operator Seluler

Selanjutnya, ia mengatakan fase ketiga yakni fase operasional, merupakan fase eksekusi tiga daftar oleh operator, pengiriman notifikasi oleh operator ke pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian perangkat, penyediaan Iayanan lost and stolen dan sosialisasi lanjutan.

"Fase ini diharapkan terealisasi sekitar bulan Februari 2020," katanya.

Dalam hal ini, Kemkominfo memiliki tugas di antaranya meminta operator menyediakan SOP Iayanan lost and stolen. Meminta operator mengirimkan data dump sebelum pelaksanaan pengendalian IMEI dan meminta operator mengeksekusi daftar yang dihasilkan SIBINA.

Sementara Kemenperin, memiliki tugas di antaranya menyiapkan database dan SIBINA, menyiapkan SOP Tara Kelola SIBINA, SOP Device Verification System.

Sementara itu, Kemendag adalah membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI Perangkat ke dalam SIBINA, menyiapkan sistem penghubung untuk Device Registration System, dan selanjutnya selama masa operasional untuk pendaftaran handcarry dan Iayanan VIP.

AYO BACA : Main Ponsel Bisa Membuat Gendut? Ini Kata Ahli

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar