Yamaha

5,2 Juta Penerima Bantuan Iuran JKN Dinonaktifkan

  Rabu, 31 Juli 2019   Fira Nursyabani
Ilustrasi - Petugas Kantor Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melayani peserta BPJS. (ANTARA FOTO/Feny Selly)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah mulai 1 Agustus 2019 akan menonaktifkan 5.227.852 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebelumnya iuran kepesertaan mereka dibayar oleh pemerintah melalui APBN.

Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangannya di kantor BPJS Kesehatan mengatakan Menteri Sosial Agus Gumiwang telah menandatangani keputusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dimutakhirkan. Keputusan itu menetapkan  5,2 juta individu tidak lagi masuk klasifikasi warga prasejahtera yang membutuhkan bantuan sosial, termasuk PBI.

AYO BACA : Pemkab Bandung Dorong Pertumbuhan Peserta JKN

Dari total 5,2 juta PBI yang dinonaktifkan itu, tercatat 5.113.842 individu memiliki NIK dengan status tidak jelas. Jumlah warga tersebut juga disebutkan secara keseluruhan tidak memanfaatkan layanan kesehatan dalam program JKN sejak 2014 hingga saat ini.

Sementara sebanyak 114.010 individu tercatat telah meninggal dunia, memiliki data ganda, dan pindah segmen atau menjadi lebih mampu.

AYO BACA : Ini Kelemahan JKN di Mata Pengamat

Febri mengatakan sekitar 5,2 juta PBI yang dinonaktifkan tersebut akan digantikan dengan pendaftaran PBI baru, dengan jumlah yang sama. Sekitar 5,2 juta PBI baru berasal dari DTKS dengan pemutakhiran terbaru.

"Keputusan menteri ini sebagai suatu upaya peningkatan data PBI agar lebih tepat sasaran, kemudian diganti oleh orang yang lebih berhak," kata dia, Rabu (31/7/2019).

Ia mengatakan bila ada warga yang tadinya merupakan peserta PBI dan kemudian dinonaktifkan, bisa menghubungi Dinas Sosial di daerah setempat untuk berkoordinasi, untuk tetap dinyatakan sebagai warga yang berhak menerima PBI.

Namun, Febri memastikan bahwa sekitar 5,2 juta warga yang dinonaktifkan sebagai PBI tersebut, tidak pernah memanfaatkan layanan JKN sejak 2014 hingga saat ini, sehingga tidak ada yang akan dirugikan.

AYO BACA : Penyakit Jantung Gerus Alokasi Biaya JKN Rp2,8 Triliun hingga Maret 2019

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar