Yamaha NMax

Tekan Angka Kemiskinan Jabar, Ridwan Kamil Galakkan Ekonomi Inklusif

  Selasa, 30 Juli 2019   Nur Khansa Ranawati
Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Rhuzanul Ulum selepas mengisi materi dalam Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019: Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan SMERU Research Institute. (Dok Humas Pemprov Jabar)

COBLONG, AYOBANDUNG.COM--Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya akan berupaya bertekad meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Jawa Barat melalui sejumlah program peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Jabar dinilai baik, yakni mencapai 5,7%, namun IPEI Jabar saat ini dianggap masih di bawah standar.

Kita mendapati catatan bahwa pertumbuhan ekonomi Jabar sangat baik, 5,7%, tapi indeks ekonomi inklusif masih kurang, artinya evaluasi bahwa ekonomi yang ngebut ini jangan hanya dinikmati mereka yang punya akses terhadap sumber daya dan kesempatan, ungkapnya ketika ditemui selepas mengisi materi dalam Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019: Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan SMERU Research Institute, Selasa (30/7/19).

Emil, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kebijakan ekonomi yang ada masih belum cukup merangkul masyarakat di lapisan bawah yang kurang memiliki akses terhadap infrastruktur memadai.

AYO BACA : 3,39 Juta Warga Jabar Tergolong Miskin, Paling Banyak di Selatan

Jadi kita bertekad di kepemimpinan kami ini, ekonomi inklusif ini harus jadi keberhasilan, jadi mesin pembangunan yang cepat tapi merangkul semua yang terlibat, jelasnya. 

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam presentasi Bappenas, dari tiga pilar IPEI yang ada, secara umum Jawa Barat menempati urutan 12 dari 34 provinsi se-Indonesia dengan skor IPEI sebesar 5,93.

Di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur memiliki Indeks Inklusif terendah yakni 4,99. Selain Cianjur, tujuh kabupaten lain yakni Kab. Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung Barat, Cirebon, Subang, dan Ciamis memiliki tingkat inklusivitas sangat rendah di bawah 5,40 (merah).

AYO BACA : Tingkat Kemiskinan Turun, Pemprov Jabar Makin Gencar Bangun Desa

Sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk membangun desa agar inklusif. Kalau saya boleh usul, program dana desa itu diarahkan saja untuk mengatasi indikator-indikator ekonomi inklusif yang masih merah tadi, ungkap Staf Ahli Menteri Bappenas bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti.

Dia juga mengingatkan pentingnya intervensi kebijakan di kabupaten/kota untuk melahirkan program yang tepat.

Oleh karena itu desain kebijakan atau program yang dikemas masing-masing kabupaten/kota menjadi titik kunci agar secara keseluruhan Provinsi Jawa Barat bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kata Amalia.

Selain Amalia, hadir pula Direktur untuk Penelitian dan Penjangkauan SMERU Research Institute, Widjajanti Isdijoso serta para Bupati/Walikota serta Kepala Bappeda se-Jabar. 

Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan guna mendapat opsi kebijakan penanggulangan kemiskinan sehingga pembangunan yang dilakukan di Jabar lebih inklusif.

AYO BACA : Kemiskinan: Statistik versus Kasuistik

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar