Yamaha Mio S

Dana Desa Penggerak Kemajuan yang Tersendat

  Selasa, 30 Juli 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Dana Desa. (Kemendes PDTT)

Jerman menjadi negara terkemuka berkat persaingan antar-kerajaan di masa lalu. Persaingan terus berlangsung sampai Jerman modern terbentuk. Hasilnya, BMW, Volkswagen AG, Mercedes, pesawat terbang, pisau berkualitas tinggi diproduksi di tempat-tempat yang berbeda. Jerman pun punya sekolah-sekolah terkemuka, ilmuwan serta filsuf yang hebat.

Provinsi atau desa-desa di Indonesia karena mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan kurang memiliki semangat bersaing satu sama lain. Hal yang diutamakan adalah semangat guyub yang belakangan kerap disalahartikan menjadi korupsi berjemaah.

DD Sebagai Penggerak

Dana Desa yang bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu penggerak yang memungkinkan Indonesia menjadi negara maju dengan indikator tingkat kesehatan dan kesejahteraan, mengapa?

Dana Desa (DD) pada hakekatnya merupakan terobosan di tengah iklim ekonomi liberal karena membiayai proyek-proyek yang berorientasi kerakyatan. Digagas dan dikerjakan masyarakat setempat. Bahan-bahan proyek relatif berasal dari lingkungan sekitar.

Lebih tegas, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyatakan, penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa/desa adat setempat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

AYO BACA : Awasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan DD, maka penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Dana Desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Alokasinya dalam APBN-P 2015 berjumlah Rp20.766,2 miliar. Tahun berikutnya, Rp46.982 miliar serta masing-masing Rp60 triliun untuk 2017 dan 2018, sedangkan tahun 2019 mencapai Rp70 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, alokasi dana desa dalam lima tahun ke depan akan ditingkatkan dari Rp257 triliun menjadi hingga Rp400 triliun. Katanya, dana desa perlu dilanjutkan karena memiliki dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. DD berdampak positif pada pengurangan stunting, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Untuk tahun 2019-2024 dana desa diprioritaskan ke pemberdayaan ekonomi. "Kan banyak BUMDes yang berhasil, yang bayar pajaknya lebih besar dari dana desanya, dan ini jadi pemberdayaan SDM," ujarnya.

Yang Berhasil Memanfaatkan

Penggelontoran DD dalam empat tahun terakhir berhasil membiayai pembangunan 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa 8.983 unit, kegiatan BUMDesa 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi 58.931 unit.

DD pun membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922.

Desa Kutuh yang sudah menerima dana Rp3,5 miliar belakangan ini terkenal karena disebut Presiden Jokowi sejak empat tahun lalu berhasil memanfaatkan DD buat membangun sarana-sarana yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti jalan desa sepanjang 257 meter, jembatan, pasar desa, Badan Usaha Milik Desa, tambatan perahu, embung, irigasi, dan sarana olahraga.

Bila sebelumnya Desa Kutuh fokus pada perikanan dan pertanian, kini berorientasi ke wisata olahraga.

AYO BACA : Alokasi Dana Desa Perlu Instrumen Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Tak Tahu Buat Apa

Banyak cerita ketika program DD baru dimulai. Para kepala desa maupun desa adat terkejut bukan kepalang menerima uang tunai antara Rp700 juta hingga Rp1,2 miliar. Bingung mau diapakan, akhirnya disimpan di ‘bawah’ bantal. Kabarnya ada yang untuk kawin lagi atau buat membeli barang-barang keperluan pribadi.

Yang lebih nahas, ketidaktahuan membuat kepala desa berurusan dengan aparat hukum. Salah membikin laporan yang tidak sesuai dengan norma-norma akuntansi karena tidak paham.

Fenomena itu kini menyebabkan lebih banyak instansi yang turun tangan mendampingi kepala desa. Tujuannya supaya DD sampai ke tujuan dan manajemen desa terbiasa mengatur dana dengan sebaik-baiknya. Pendampingan itu bermacam-macam misal, membantu mengawasi, menolong pembuatan laporan, dan menyelenggarakan pelatihan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, kasus penyalahgunaan dana desa semakin menurun. Pada 2018 didapati kurang dari 100 kasus dari total jumlah desa 74.957 dan hanya 67 laporan yang dinyatakan layak dilaporkan ke penegak hukum.

Masih adanya penyimpangan dana desa bukan hanya karena adanya kesempatan, melainkan juga akibat kurangnya pengawasan. Pengawasan dari masyarakat langsung adalah hal yang paling efektif untuk memantau dana desa, lanjutnya.

Mengubah Pola Pikir

Pengelolaan DD yang berhasil memerlukan kesatuan pikir dan pola tindak dari berbagai pihak dan instansi di desa. Masyarakat setempat, kepala desa dan stafnya, pesaing kepala desa yang kalah, Koramil, Kapolsek, LSM dan sebagainya bahu membahu demi kepentingan serta kemajuan masyarakat, kata Dr.Widodo Sigit Pudjianto SH, MH penulis buku Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kebersamaan itu dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa yang dimulai bulan Januari. Hasil Musrenbang tersebut yang merupakan aspirasi masyarakat, bukan sekadar shopping list, bagus dikawal agar di kecamatan hingga di tingkat provinsi tidak diganti.

Persoalan yang kerap terjadi, ujar Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan tersebut, usulan dari desa dibatalkan atau diganti di Musrenbang di atasnya tanpa pemberitahuan ke desa.

Kalau masalah ini berulang maka timbul rasa apatis, buat apa susah payah membuat perencanaan jika akhirnya ditolak. Atas dasar itu, Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi sebaiknya memberi umpan balik berisi alasan yang diketahui dan dipahami pengusul.

Farid Khalidi

AYO BACA : Dana Desa pada 2020 Bakal Naik Jadi Rp75 Triliun

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar