Yamaha

Sekda Kota Bandung: Swasta Berpeluang Kelola GBLA

  Senin, 29 Juli 2019   M. Naufal Hafizh
Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna. (Humas Setda Kota Bandung)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM—Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan, pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api berpeluang dikerjasamakan. Hal itu tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dimiliki Kota Bandung.

Ema menegaskan, dalam perda tersebut sudah tertera jelas mekanisme pengelolaan aset Pemerintah Kota jika ingin melalui sistem kerja sama. Termasuk kemungkinan untuk menjajaki kerja sama pengelolaan dengan PT Persib Bandung Bermartabat, yang sudah lebih dahulu menjalin komunikasi.

Namun, sambung Ema, PT PBB tetap harus menempuh prosedur sesuai aturan yang tertera dalam Perda Nomor 12 Tahun 2018 tersebut. Sebab, meskipun sebagai pemilik aset, Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan memenangkan salah satu pihak yang sedang memproses kerja sama pengelolaan.

AYO BACA : Soal GBLA, Emil: Kasih ke Pemprov, Kita Urus

“Di sana saya melihat peluang terbesar itu dikerjasamakan, dan pasti melalui lelang. Siapa pun pemenangnya, silakan. Terpenting prosesnya harus sesuai aturan yang ada. Kalau memang PT Persib ya Alhamdulillah. Tapi Pemkot pada prosesnya tidak bisa menggiring pihak A, B, C, atau D. Silakan mana yang paling memungkinkan dan paling benar secara aturan, itu yang menggarap,” jelas Ema di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (29/7/2019).

Namun untuk saat ini, Ema kembali mengingatkan, Pemkot Bandung belum bisa berbuat banyak. Sebab, Stdion GBLA belum sepenuhnya berada dalam pegelolaan Pemkot Bandung mengingat ada sejumlah set yang belum tuntas proses penyerahannya dari PT Adhi Karya.

Saat ini Pemkot Bandung melalui Dinas Tata Ruang tengah mengakselerasi proses penyerahannya. Jika telah diserahkan, Pemkot Bandung lebih leluasa menentukan langkah selanjutnya untuk pengelolaan Stadion GBLA.

AYO BACA : Persib Akan Bangun GBLA Menjadi yang Terbaik se-Asia

“Sekarang Distaru lagi intensif komunikasi dengan Adhi Karya. Kalau itu sudah clear kita melangkah bisa optimal tidak ada hal lagi yang harus dipikirkan. Kita tinggal jalan karena sudah punya Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah itu kan bisa dijadikan pijakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ema menuturkan, sistem pengelolaan dengan skema kerja sama menjadi opsi paling memungkinkan. Hal itu bisa mengefisienkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung untuk pemeliharaan aset.

Ema menjelaskan, Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Oded M. Danial dan Yana Mulyana kini sangat mengutamakan agar bisa menambah porsi anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat. Sehingga dicari skema lain untuk pengelolaan sejumlah aset, namun sebelumnya terlebih dahulu diperkuat dengan pembuatan payung hukum melalui Perda Nomor 12 Tahun 2018.

“Karena kalau pakai APBD ya berat lah. Kita nanti ‘mikirkan’ GBLA, Sidolig, Pajajaran, museum, BCH atuh habis APBD sama pemeliharaan gedung. Sedangkan kalau kita berbicara pelayanan masyarakat itu kan minimal ada tujuh koridornya pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, seni budaya, olahraga, dan keamanan. Itu semua kan harus kita pikirkan,” katanya.

AYO BACA : Bojan Malisic dan Ikatan Emosional Stadion GBLA

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar