Yamaha NMax

PR Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Hari Anak Nasional 2019

  Rabu, 24 Juli 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi - Sejumlah aktifis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menggelar kampanye perlindungan hak-hak anak saat memperingati Hari Anak Nasional di Serang, Banten, Selasa (23/7/2019). (ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki)

Hari Anak Nasional yang diperingati setiap  23 Juli ditetapkan oleh Presiden RI Kedua Soeharto melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 44/1984. Tanggal ini dipilih karena menyesuaikan dengan pertama kalinya Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak selesai dibuat di negeri ini dan disahkan pada 23 Juli 1979. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak.

Saat penetapan tersebut, Presiden Soeharto berpesan, “ dari Istana Negara ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anak Indonesia. Bergembiralah dan tumbuhlah menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, taat kepada orang tua, patuh kepada bapak dan ibu guru, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta kepada Tanah Air kalian yang indah dan luas ini.”

Kini, slogan “Gembira” pun tetap digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) selaku perwakilan pemerintah pada peringatan Hari Anak Nasional 2019 yang mengusung tema, “Kita Anak Indonesia, Kita Gembira”.

Namun, apakah kenyataannya seluruh anak Indonesia, khususnya anak-anak di Provinsi Jawa Barat, sudah dapat bergembira? Mari kita tengok data-data yang ada.

Sampai saat ini, kondisi anak Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat masih mengalami banyak masalah. Mulai dari kasus perundungan (bullying), pelecehan seksual, penyimpangan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), putus sekolah, kekerdilan (stunting), hingga tidak mendapat kesempatan pendidikan.

Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, tindakan perundungan di dunia pendidikan menempati urutan keempat dalam kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. "Data UNICEF tahun 2014 menyatakan delapan dari 10 anak mengalami bullying dan kasus bullying di Indonesia menempati urutan atau posisi keempat dalam kasus kekerasan anak," katanya.

Jasra merinci urutan pertama kasus kekerasan pada anak ditempati oleh kasus anak berhadapan dengan hukum, kedua terkait dengan keluarga atau pengasuhan alternatif, ketiga pornografi siber, dan keempat perundungan di dunia pendidikan. Menurutnya, kasus ini jika dibiarkan berlarut-larut akan sangat berbahaya karena bisa membuat korban berbuat di luar batas nalar, yakni hingga terjadi kasus pembunuhan.

Contohnya kasus siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menikam temannya dengan gunting hingga tewas pada 2018 lalu.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) KemenPPPA pada 2018, angka kekerasan anak di Jawa Barat mencapai 819 kasus. Kekerasan anak tertinggi terjadi di Kabupaten Sukabumi (77 kasus), Kota Depok (72 kasus), Kabupaten Bekasi (64 kasus), Kota Bogor (61 kasus), dan Kota Bandung (60 kasus).

Pada periode Januari hingga 24 Maret 2019, laporan kekerasan pada anak di Jawa Barat mencapai 78 kasus. Pelaporan kekerasan terbanyak terjadi di Kabupaten Cirebon (16 kasus), Kota Bogor (11 kasus), Kota Bandung (10 kasus), dan Kabupaten Bandung (13 kasus).

Selain kekerasan, kasus penyimpangan seksual pada 19 bocah asal Kabupaten Garut yang mengalami kecanduan seks menyimpang lantaran dipertontonkan video porno gay oleh tetangganya pun menjadi perhatian publik. Kurangnya tingkat pengawasan orang tua dan maraknya pornografi menjadi penyebab utama munculnya kasus ini.

Belum lagi masih tingginya angka putus sekolah. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat tercatat selama 2018 hingga November mencapai 37.971 siswa. Nilai ini merupakan akumulasi dari angka putus sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK.

Selain itu, rendahnya ketersediaan sarana pendidikan untuk anak-anak masih menyisakan masalah. Saat ini baru ada 35.000 sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Barat. Dari jumlah itu, tercatat baru 11 persen anak usia dini yang telah mendapat akses pelayanan PAUD.

Ini pun masih ditambah dengan tingginya angka stunting pada anak. Angka penderita stunting di Provinsi Jawa Barat mencapai 2,7 juta anak, atau sekitar 29,2 persen dari jumlah penduduk usia balita. Wilayah terbanyak penderita stunting di Jawa Barat  terdapat di kawasan Jawa Barat bagian Selatan.

Memang di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, Jawa Barat sedang melakukan banyak pembenahan. Dari 14 program yang telah diluncurkan dalam 100 hari kerja Gubernur, mungkin baru program Ngabring ka Sakola (Ngabaso) yang terkait dengan anak dan pendidikan. Namun, program gerakan berjalan kaki ke sekolah ini belum secara langsung menyentuh langsung masalah-masalah krusial yang dialami anak-anak seperti dijelaskan di atas.

Sudah saatnya gubernur dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja keras mengembangkan program-program yang lebih memfokuskan pada hal-hal yang dapat membuat anak-anak di Jawa Barat merasa nyaman, aman, dapat belajar dengan tenang, dan bahagia. Sesuai dengan tujuan dari slogan yang dipropagandakan pemerintah pada Hari Anak Nasional 2019 ini, yaitu menggembirakan anak-anak Indonesia.

 

Sulaiman, S.Si

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar