Yamaha

KPK Panggil 2 PNS Bogor dalam Kasus Korupsi Rachmat Yasin

  Selasa, 23 Juli 2019   Fira Nursyabani
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (23/7/2019) memanggil dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY).

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua orang saksi untuk tersangka RY terkait tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

AYO BACA : Ini Alasan KPK Kembali Tetapkan Rachmat Yasin sebagai Tersangka

Dua saksi itu yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat, dan pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Kadarwati. Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK masih mendalami terkait pemotongan anggaran yang dianggap utang oleh tersangka Rachmat Yasin.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Dalam kasus suap ini. tersangka Rachmat diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

AYO BACA : Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Kembali Jadi Tersangka

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014. Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar pasal 12 huruf f dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diketahui, Rachmat telah bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung. Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta, karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

AYO BACA : Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Mangkir Pemeriksaan KPK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar