Yamaha NMax

Perpanjangan Izin FPI Masih dalam Tahap Evaluasi

  Jumat, 19 Juli 2019   Fira Nursyabani
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (19/7/2019). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan perpanjangan izin organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) masih dalam tahapan evaluasi. Izin FPI diketahui sudah berakhir pada 20 Juni lalu, sejak surat keterangan daftar (SKT) diterbitkan 20 Juni 2014.

AYO BACA : Wiranto: Rizieq Shihab Belum Kembali ke Indonesia karena Masalah Pribadi

"Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (19/7/2019).

AYO BACA : Pulangkan Habib Rizieq Syihab, FPI Galang Dana Umat

Wiranto menjelaskan alasan belum memberikan perpanjangan izin, karena pihaknya masih mendalami, terkait evaluasi aktivitas organisasi selama ini. "Rekam jejaknya sedang disusun terkait organisasi ini layak diberikan izin lagi atau tidak," ujar Wiranto.

Wiranto berharap masyarakat harus sabar terkait hasil evaluasi tersebut. Menurut Wiranto, hukum tentang keormasan yang nanti mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan itu.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengeluarkan SKT apabila ada organisasi kemasyarakatan yang mengajukan izin. Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak berhimpun dan berserikat asal dilengkapi dengan izin. "Kita tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun berserikat," katanya.

Ormas, lanjut dia, bisa mengajukan izin ke Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, atau menggunakan akta notaris.

AYO BACA : Luhut Binsar: Apa Urusan Rekonsiliasi dengan Rizieq?

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar