Yamaha NMax

Pemberlakuan IMEI Tunggu Keputusan 3 Menteri

  Kamis, 18 Juli 2019   Dadi Haryadi
Ilustrasi handphone. (Pixabay.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Kementerian Komunikasi dan Informatika RI masih menanti keputusan tiga menteri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan terkait kepastian pemberlakuan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk memerangi ponsel ilegal (black market).

AYO BACA : Validasi IMEI Cegah Peredaran Ponsel Ilegal

"Lagi dibahas, kalau soal waktunya. Pak menteri yang akan memutuskan," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (18/7/2019).

AYO BACA : Berantas Ponsel Ilegal, Kominfo Gandeng Operator Seluler

Namun, Ismail menyebut ketiga menteri terkait aturan pencegahan ponsel ilegal itu akan menandatangani peraturan sesuai lingkup dan tugas masing-masing dan bukan merupakan surat keputusan bersama.

Ismail menyebut penandatangan peraturan menteri mengenai pemblokiran ponsel dan pencegahan peredaran ponsel ilegal di Indonesia tetap ditargetkan pada 17 Agustus.

Terkait kesiapan Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (SIBINA) antara Kemenkominfo dan operator seluler, Ismail mengatakan sistem itu masih dalam tahap pembahasan.

"(Sistem) itu sedang dibahas. Nanti kita lihat sampai tanggal 17 Agustus kondisi terakhirnya seperti apa," ujar Ismail.

AYO BACA : Regulasi Baru Ponsel

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar