Yamaha NMax

Geruduk Kantor BPN KBB, Warga Tagih Pelunasan Tanah Proyek KCIC

  Kamis, 18 Juli 2019   Faqih Rohman Syafei
Warga menggeruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Jalan Ciburuy, Padalarang, Kamis (18/7/2019). (Faqih Rohman Syafei/ayobandung.com)

PADALARANG, AYOBANDUNG.COM -- Sejumlah warga yang terkena dampak proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menggeruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Jalan Ciburuy, Padalarang, Kamis (18/7/2019). Mereka menagih pelunasan pembebasan tanah akibat proyek ini. 

Perwakilan warga, Doni Ramlan, mengatakan warga dari tiga kecamatan yakni Cikalong Wetan, Padalarang, dan Ngamprah menuntut BPN sebagai ketua Tim Pembebasan proyek untuk segera memberikan hak-hak warga yang hingga kini belum terselesaikan.

"BPN sebagai ketua Tim Pembebasan selalu memberi harapan palsu. Kami datang ke PSBI dan BPN selalu di ping-pong. Lebih dari 10 kali datang ke sini tapi tidak dilayani," ujarnya kepada awak media, Kamis (18/7/2019).

AYO BACA : Terdampak Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kodam III Siliwangi dan KCIC Bertukar Aset

Dia menyebutkan lahan yang terkena trase sudah selesai hampir 90%, namun ada sisa sekitar 430 bidang tanah yang belum mendapatkan uang pengganti. Sambungnya, apabila dinominalkan sisa bidang tanah tersebut mencapai miliaran.

"Kami menuntut sisa tanah dan bangunan harus dibayar. Selama dua sampai tiga bulan terakhir masyarakat tidak diberi kejelasan terkait ini," katanya.

Doni menjelaskan, masyarakat tidak menghalangi jalannya proyek nasional ini, akan tetapi jangan sampai melalaikan hak-hak masyarakat sekitarnya. Bahkan, aksi ini murni menagih hak masyarakat yang terkena dampak proyek ini. 

AYO BACA : Jalan Rusak Karena Kereta Cepat, Pemkab Purwakarta Minta Pengelola Tanggung Jawab

"Kami menuntut itu saja, kami tidak minta uang. Kami menuntut hak kami, karena tanah kami hak milik, bukan sengketa. Kami juga sangat menghormati tapi tidak sampai melalaikan hak masyarakat, permasalahan bukan di pusat tapi di bawah," sebutnya. 

Ia menambahkan, warga memberikan waktu hingga Kamis (25/7/2019) pekan depan kepada kepala BPN untuk menyelesaikan dan menjelaskan persoalan ini. Warga mengaku sudah bosan dengan janji dan pelayanan yang tidak memuaskan. 

"Sudah 12 kali ke sini masyarakat masing-masing tapi belum pernah ketemu kepala BPN. Kami kasih deadline sampai kamis depan mudah-mudahan kepala BPN bisa hadir dan semua pihak," ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pengadaan Tanah BPN KBB, Dadang Darmawan menyebut kewenangan BPN terkait soal pendataan dan validasi. Namun penyelesaian ini belum tuntas karena terkendala belum dilakukannya validasi data.

"Kami tinggal validasi ke lapangan, kalau lahan dibawah 100 meter akan segera dibayarkan. Tetapi, kalau yang lebih 100 meter harus dikaji dulu apa bisa dimanfaatkan atau tidak," pungkasnya.

AYO BACA : Pemkot Bandung Dorong Budaya Disiplin di Perlintasan Kereta Api

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar