Yamaha NMax

PAKU ITE Desak Garuda Indonesia Cabut Laporan 2 Youtuber ke Polisi

  Rabu, 17 Juli 2019   Ananda Muhammad Firdaus
Tulisan makanan di Garuda Indonesia

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) meminta Garuda Indonesia mencabut laporan polisi terhadap dua youtuber Rius Vernandes dan Elwiyana terkait dugaan pencemaran nama baik dalam unggahan Rius di instastory instagram terkait menu makanan kelas bisnis ditulis tangan oleh kru kabin atau pramugari.

Ketua PAKU ITE Muhammad Arsyad mengatakan, pelaporan pihak terhadap Rius merupakan bentuk perilaku perusahaan negara yang melakukan pembungkaman dan tidak seharusnya dilakukan, karena publik berhak berpendapat ataupun menuntut fasilitas yang mereka peroleh dari apa yang mereka telah bayar. 

"Komplain dari konsumen tidak serta merta disikapi dengan pelaporan secara pidana. Kritik dan saran merupakan hal wajar dari konsumen kepada institusi bisnis, sehingga seharusnya disikapi dengan arif dan bijaksana," kata Arysad saat dihubungi ayobandung.com, Rabu (17/7/2019).

Penggunaan pasal pencemaran nama baik tidak dapat dibenarkan demi hukum. Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE mensyaratkan delik aduan adalah perorangan, bukan badan hukum atau institusi. 

"Korban pencemaran nama baik tak dapat diwakilkan oleh siapa pun, sehingga penggunaan pasal pencemaran nama gugur demi hukum," jelasnya.

Menurutnya, Rius tidak punya niatan untuk mencemarkan nama baik. Yang dilakukannya, bagian dari hak warga negara merujuk pasal 28 UUD 1945 yaitu mengungkapkan pendapat dari perjalanan yang mereka lakukan.

"Menimbang dua sikap di atas, PAKU ITE mendesak pihak Garuda Indonesia agar mencabut laporan polisi terhadap Rius Vernandes dan Elwiyana. Kasus ini agar diselesaikan nonpidana, yakni lewat mediasi," ujarnya. 

Pihaknya pun meminta polisi tidak melanjutkan proses penyelidikan karena pelapor tak memiliki dasar hukum sebagai korban berdasar pasal 27 Ayat 3 UU ITE. 

"Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan DPR RI agar menghapus pasal 27 hingga pasal 29 UU ITE karena kerap disalahgunakan untuk membungkam dan memberangus hak-hak digial warga negara," tandasnya. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar