Ditelusuri BPOM, Kerupuk Babi Berlabel Halal Ternyata Hoaks

  Rabu, 17 Juli 2019   Istihanah Soejoethi
Kerupuk Babi asli tanpa label halal. (Dok. BPOM)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Beberapa waktu lalu dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto kemasan kerupuk kulit babi dengan logo halal. Hal itu memicu kemarahan warganet karena oleh-oleh khas Bali tersebut tak layak mendapat logo halal lantaran terbuat dari kulit babi yang diharamkan bagi umat muslim.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam pernyataan yang dimuat di situs resminya, pom.go.id, mengatakan telah menelusuri masalah tersebut dan ternyata hanya berita palsu atau hoaks. BPOM mengungkap bahwa kerupuk kulit babi itu sebenarnya hanya memiliki izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tetapi tanpa logo halal. 

AYO BACA : BPOM Akan Atur Pencantuman Informasi Gizi Produk Pangan

"Badan POM telah melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, diperoleh hasil bahwa produk Krupuk Kulit Babi seperti yang beredar di media sosial tersebut telah mendapatkan nomor Depkes RI P-IRT 2.01.5102.01.215 pada tahun 2012 yang kemudian diperbaharui pada April 2018 dengan nomor Depkes RI P-IRT 2.01.5102.01.546.23 dengan label tanpa Logo halal," tulis BPOM seperti dikutip ayobandung.com, Rabu (17/7/2019). 

Pihaknya menjelaskan bahwa logo halal dalam foto kerupuk kulit babi yang beredar di media sosial merupakan ulah oknum tak bertanggung jawab. "Sesuai dengan poin 1 di atas, diduga bahwa logo halal yang terdapat pada label produk kerupuk kulit babi yang beredar di media sosial dengan nomor Depkes RI P-IRT 2.01.5102.01.215 sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tambah pernyataan itu.

AYO BACA : BPOM Bakal Pelototi Peredaran Pangan Olahan

Pihak BPOM juga menegaskan tidak menemukan adanya kerupuk kulit babi yang menggunakan label halal di dalam kemasannya, seperti yang ada di media sosial. 

Lewat keterangan tersebut, BPOM menjelaskan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan terkait persyaratan label pangan, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Pengawasan label dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan (keterangan halal bagi yang dipersyaratkan) serta untuk menjamin informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan.

BPOM juga mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen cerdas, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar di media sosial. Sebagai perlindungan terhadap masyarakat, Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan Kantor Badan POM di 40 Kabupaten/Kota terus mengawal keamanan pangan yang beredar di Indonesia.

AYO BACA : BPOM: Susu Kental Manis Adalah Susu

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar