Yamaha

Gugatan Ditolak MA, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Sebut Putusan Bernuansa Politis

  Selasa, 16 Juli 2019   M. Naufal Hafizh
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) berjabat tangan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo, menilai putusan Mahkamah Agung yang tidak menerima niet onvankelijke verklaard (N.O.) gugatan pelanggaran administrasi pemilu (PAP) yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 pada Pemilu 2019 bernuansa politis.

Ia mengatakan, setelah pertemuan, pemohon prinsipal dalam hal ini Prabowo dengan Jokowi, segala permasalahan menyangkut pemilu presiden 2019 berikut dampaknya dianggap selesai.

AYO BACA : Mahfud MD: Rakyat Lebih Suka Prabowo Pimpin Oposisi

"Walaupun masih banyak tersisa permasalahan-permasalahan hukum sebagai akibat dari perbuatan kecurangan TSM yang belum terselesaikan," kata Nicholay dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2019).

Kendati demikian, Nicholay sebagai kuasa hukum yang diberikan kuasa oleh  Prabowo-Sandi akan menghormati putusan MA tersebut.

AYO BACA : Setelah Jokowi-Prabowo, Giliran Elite Rangkul Masyarakat

"Kami selaku kuasa hukum belum menerima salinan putusan MA yang menyatakan tidak dapat diterima atau N.O. tersebut, sehingga saya belum dapat mengkaji lebih dalam isi dari putusan MA RI tersebut," ujarnya.

Nicholay berharap, putusan tersebut menjadi bahan introspeksi dalam suatu kontestasi politik, baik pilkada, pilpres, maupun pemilu legislatif. Menurutnya, harus ada mekanisme hukum yang jelas dan transparan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai akibat dari konstestasi politik tersebut.

"Misalnya harus ada lembaga peradilan khusus Pemilu di bawah kekuasaan kehakiman atau Mahkamah Agung yang dapat dipakai untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan turunan dari pemilu seperti hal nya sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu yang TSM," katanya menyarankan.

Sebelumnya, MA memutuskan tidak dapat menerima gugatan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan oleh pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan tidak berwenang mengadili objek sengketa.

"Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak diterima. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000," begitu bunyi putusan dalan ringkasan putusan yang diberikan oleh Ketua Bidang Hukum dan Humas MA Abdullah, Selasa (16/7/2019). 

AYO BACA : Syarat Formal Tak Terpenuhi, MA Tolak Gugatan Prabowo-Sandiaga

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar