Yamaha NMax

Jokowi Tandatangani Perpres Perubahan untuk BNN

  Selasa, 16 Juli 2019   Fira Nursyabani
Ilustrasi petugas BNN. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 4 Juli 2019.

AYO BACA : BNNP Jabar Waspadai 800 Jenis Narkotika Baru

Dikutip dari laman setneg.go.id, Selasa (16/7/2019), pertimbangan dari Perpres ini untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNN. Tujuannya untuk optimalisasi pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, perlu penyetaraan hak keuangan dan fasilitas.

AYO BACA : BNNP Jabar Rehabilitasi 1.800 Pengguna Narkoba dari Total 800.000 Jiwa

Ada dua perubahan dalam Perpres ini, yakni pertama ketentuan Pasal 60 dan kedua adalah ada sisipin satu pasal diantara Pasal 62 dan Pasal 63.

Ketentuan Pasal 60 Perpres 47/2019 ini berubah menjadi: (1) Kepala BNN merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Selanjutnya, (3) Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, dan Kepala BNNP merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/Kota merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator, (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Sedangkan Pasal 62A berbunyi: Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 8 Juli 2019.

AYO BACA : BNNP dan Polda Jabar Musnahkan 240kg Ganja dan 3,5kg Sabu

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar