Yamaha Aerox

Mendagri Minta Pejabat Saling Mengingatkan Agar Tak Korupsi

  Jumat, 12 Juli 2019   Fira Nursyabani
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pejabat daerah lainnya untuk saling mengingatkan agar tidak korupsi. Para pejabat juga diminta untuk tidak main-main dengan urusan perizinan dan anggaran.

"Saya kira saling mengingatkan di antara kita, jangan masing-masing antara gubernur, wakil gubernur dan sekda itu main sendiri-sendiri, kan jangan seperti itu. Harusnya saling mengingatkan," kata Tjahjo usai Pembukaan Acara Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (12/8/2019).

Tjahjo menegaskan seluruh kepala daerah dan pejabat daerah untuk mengikuti regulasi yang berlaku serta selalu berkonsultasi dengan Kemendagri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila menemukan kejanggalan dalam hal perda, anggaran, dan perizinan.

AYO BACA : KPK: Gubernur Kepri Terima 11 Ribu Dolar Singapura dan Rp45 Juta

"Kalau ada keraguan menyangkut perda, menyangkut aturan-aturan, KPK terbuka untuk diundang, untuk konsultasi, untuk memberikan masukan. Semua kan kuncinya transparansi," katanya.

Terkait penahanan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka dugaan kasus korupsi proyek reklamasi, Tjahjo mengaku sedih karena selama dua tahun terakhir Nurdin kerap berkomunikasi dengannya perihal integrasi otorita Pelabuhan Batam.

"Dua tahun ini komunikasi saya dengan Bapak Gubernur intensif tentang setiap hal yang menyangkut aset Pemkot Batam, kami juga tembuskan ke KPK juga untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Beliau orang yang selalu minta saran ke saya, saya ingatkan masalah aset, masalah area rawan korupsi," jelasnya.

AYO BACA : Gubernur Kepri Ditetapkan sebagai Tersangka Suap dan Gratifikasi

Tjahjo juga memanggil Wagub Kepri Isdianto ke Kantor Kemendagri untuk membahas tindak lanjut jalannya pemerintahan daerah pascapenangkapan Nurdin Basirun sebagai tersangka KPK.

KPK menahan Nurdin Basirun bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau.

Nurdin diduga menerima 11 ribu dolar Singapura dan Rp45 juta terkait suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut di wilayah Kepulauan Riau 2018/2019. Mantan bupati Karimun itu menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy Sofyan dalam beberapa kali kesempatan.

Nurdin ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu tiga tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS) ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur dan Abu Bakar (ABK) dari pihak swasta ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK.

AYO BACA : KPK Amankan 6.000 dolar Singapura dalam OTT di Kepri

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar