Yamaha NMax

PSK Online di Kota Santri 'Nakal', Sulit Dirazia

  Jumat, 05 Juli 2019   Irpan Wahab Muslim
Sejumlah PSK di Jl Oto Iskandardinata, Bandung, Rabu (13/3/2019) dini hari. (dokumen)

MANGKUBUMI, AYOTASIK.COM -- Geliat protitusi di Tasikmalaya kian beradaptasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Hal itu terbukti lewat penelusuran Ayotasik.com beberapa waktu kebelakang melalui satu aplikasi perpesanan.

Perubahan bisnis "esek-esek" ini diakui Kepala Satpol PP Kota Tasikmalaya Budi Rachman. Budi mengatakan, saat ini ada dua cara yang dilakukan oleh PSK menawarkan jasanya. Selain mangkal di satu tempat, mereka memanfaatkan aplikasi perpesanan.

Oleh karena itu, pihaknya mengaku menjadi lebih sulit untuk memberantas bisnis kelam itu. Karena untuk menelusurinya mesti dengan cara berbeda.

AYO BACA : Teknologi Tak Luput Jadi Sarana PSK di Tasikmalaya

Kendati begitu, untuk menekan angka prostitusi di kota berjuluk Kota Santri ini terus digulirkan. Di antaranya dengan rutin menggelar razia Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Operasi ini biasanya menyisir tempat PSK mangkal, seperti di Jalan Mayor Utarya, Eks Terminal Cilembang serta hotel-hotel kelas melati.

"Kami dari Satpol PP Kota Tasik rutin melakukan razia pekat di beberapa titik. Dan itu sudah teragendakan, hasilnya ada beberapa PSK yang kami amankan," papar Budi Rachman melalui sambungan telepon, Jumat (5/7/2019).

PSK yang terjaring razia pekat, kata Budi, langsung dikirim ke rumah penampungan atau panti sosial di wilayah Cirebon. Namun, karena alasan daya tampung, PSK yang dikirim paling banyak hanya 15 orang.

AYO BACA : Dampak Positif PSK, Menjadi Mata-mata Negara

Selain dikirim ke panti sosial untuk dibina, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan para ulama. Kerja sama itu dibuat agar para PSK yang terjaring bisa dibina mentalnya sehingga lebih agamis.

"Oleh para ulama mereka diberikan pembinaan mental, itu upaya kami. Selain bekerja sama dengan dinas sosial untuk dilakukan pembinaan," jelasnya.

Sementara untuk bisnis prostitusi yang berbasis teknologi atau melalui aplikasi perpesanan, Budi mengatakan pihaknya kesulitan melakukan penelusuran dikarenakan keterbatasan sumber daya. Padahal diakuinya, praktik prostitusi dengan aplikasi perpesanan cukup banyak.

Sampai saat ini, Satpol PP Kota Tasikmalaya belum dibekali alat untuk melakukan penelusuran dan pengawasan bisnis prostitusi via aplikasi perpesanan. Kondisi itu berbeda dengan kepolisian yang sudah mempunyai tim cyber.

Budi mengharapkan, pihaknya diberi sarana prasana untuk melakukan penelusuran pelanggaran di media sosial, terutama yang melanggar peraturan daerah (perda) menyoal tata nilai.

"Sementara untuk bisnis prostitusi online kami bekerja sama dengan kepolisian. Kalau bisnis prostitusi online itu mengandung dua pelanggaran, pertama melanggar Perda tata nilai dan satu pelanggaran UU ITE. Makanya kalau UU ITE itu masuk ranah kepolisian," pungkas Budi.

AYO BACA : Denyut PSK Online di Bandung

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar