Yamaha Lexi

Ketua FKUB Jabar Nilai Politisasi Agama di Pilpres 2019 Ancam Kerukunan

  Rabu, 26 Juni 2019   Nur Khansa Ranawati
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jabar Rafani Achyar saat menjadi pembicara di ‘Silaturahim dan Dialog Kebangsaan Tokoh Masyarakat Jabar Pascapemilu 2019’ di gedung Paguyuban Pasundan Bandung, Rabu (26/6/2019). (Nur Khansa Ranawati/Ayobandung.com)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM—Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jabar Rafani Achyar menilai praktik politisasi agama muncul di kontestasi Pilpres 2019. Praktik tersebut, menurutnya, dapat berujung pada disintegrasi bangsa bila tidak tertangani dengan baik.

Hal tersebut disampaikannya pada acara “Silaturahim dan Dialog Kebangsaan Tokoh Masyarakat Jabar Pascapemilu 2019”. Acara yang digelar di gedung Paguyuban Pasundan Bandung, Rabu (26/6/2019), tersebut dihadiri para pemuka agama, akademisi, dan kepolisian.

"Masyarakat sekarang betul-betul terpolarisasi. Celakanya lagi yang kami lihat di lapangan itu terjadi politisasi agama. Kalau agama dibawa ke ranah politik dan tidak teratasi dengan baik, ke depannya mau seperti apa," ungkapnya.

AYO BACA : Jokowi Buka Kemungkinan Rekonsiliasi dengan Prabowo di Keraton Yogyakarta

Dalam pidatonya, Rafani menyebutkan label yang tersemat pada masing-masing pendukung paslon, cebong dan kampret, dapat memunculkan perpecahan. Terlebih hal tersebut, lanjutnya, diperparah dengan penggunaan media sosial oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Kita juga menyaksikan stigma negatif yang diberikan oleh masing-masing pendukung paslon 01 dan 02, ada sebutan 'cebong' dan 'kampret'. Lebih celaka lagi kita didramatisasi oleh penggunaan medsos secara tidak bertanggung jawab. Jadi, ada politisasi agama plus penggunaan medsos (tidak bertanggung jawab)," ungkapnya.

"Untung saja MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebelumnya mengeluarkan fatwa tentang hukum dan pedoman mengenakan medsos. Tapi, saat pilpres sosialisasinya seperti itu apalagi ketua umumnya ikut kontestasi. Ya, situasi seperti itulah yang kita hadapi," tambahnya.

AYO BACA : Gerindra: Belum Ada Utusan Jokowi-Ma'ruf Bicarakan Rekonsiliasi

Pihaknya mengaku prihatin atas kecenderungan polarisasi masyarakat dan politisasi agama yang terjadi selama dan setelah Pilpres 2019. Bila tidak segera diatasi, dia mengatakan, keretakan bangsa dapat tercipta. 

"Ini catatan empirik saja dari kami, bahwa bila tidak segera diatasi, kerukunan dapat robek sekalipun karena masalah internal agama, tapi karena muslim adalah mayoritas, maka keretakan umat muslim itu pertanda keretakan bangsa," jelasnya.

Meski demikian, dirinya megapresiasi sikap yang sudah ditunjukan kedua paslon dalam menyikapi hasil putusan sidang sengketa pilpres tersebut.

"Semakin waktu berjalan, kami lihat jiwa besar kenegarawanan yang ditunjukan oleh kedua kandidat. Bahkan sikap Pak Prabowo yang akhirnya menyerahkan sengketa pilpres secara prosedural pada hukum yang berlaku ke MK dan mengimbau warga agar tak datang ke MK sata putusan, itu sikap kenegarawananan menurut kami," jelasnya.

Dirinya mengatakan, siapa pun yang dinyatakan sah menjadi Presiden Republik Indonesia, dia harus dapat menjadi presiden yang melayani seluruh warga, bukan hanya pendukung dan koalisinya.

"Siapa pun yang dinyatakan sah, dialah yang nanti akan urus seluruh rakyat Indonesia baik yang mendukung maupun tidak. Inilah bentuk kedewasaan demokrasi," ungkapnya. 

AYO BACA : Menengok Kerukunan Beragama Sembari Wisata di Kampung Toleransi

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar