Yamaha NMax

Tim Investigasi Jabar Periksa Alamat yang Diduga Bermasalah pada PPDB

  Rabu, 26 Juni 2019   M. Naufal Hafizh
Calon siswa didampingi orang tua mengikuti Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 8 Bandung, Jalan Selontongan, Kota Bandung, Senin (17/6/2019). (Kavin Faza/Ayobandung.com)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM—Tim Investigasi Domisili Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2019 Jawa Barat menelusuri dugaan kecurangan PPDB. Salah satunya seperti pemalsuan domisili atau alamat calon peserta didik, yakni dengan memeriksa alamat-alamat yang diduga bermasalah.

Sebelumnya, ditemukan dugaan kecurangan PPDB 2019, yakni delapan siswa yang mendaftar ke SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung dengan menggunakan alamat yang sama di Jalan Bali, Kota Bandung.

Ketua Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 Jawa Barat Heri Suherman di Bandung, Rabu (26/6/2019), menyatakan dugaan kecurangan domisili terjadi karena peminat sekolah di kota itu tinggi.

Dia pun memastikan telah memeriksa semua temuan terkait dengan kartu keluarga yang digunakan.

AYO BACA : Protes KK Dominasi Pengaduan PPDB SMA-SMK di Jabar

"Sejauh ini, pengaduan ini hanya ada di Kota Bandung. Belum ada temuan pengaduan serupa dari kota dan kabupaten lain," katanya.

Heri mengatakan, sudah menerjunkan tim investigasi untuk memeriksa sejumlah alamat yang dinilai janggal, seperti KK yang berlokasi di Jalan Sumatera No. 42 Kota Bandung dan alamat itu berlokasi di SMP Negeri 2 Bandung.

Pendaftar PPDB tersebut, katanya, memang menumpang alamat di tempat itu. Kartu kepala keluarga itu diterbitkan lebih dari enam bulan yang lalu sehingga dapat digunakan mendaftar PPDB 2019.

Untuk dua lokasi lain, Jalan Bali dan Kalimantan yang bermasalah KK yang digunakan memang KK warga setempat diterbitkan sejak lama.

AYO BACA : Wapres JK: Zonasi PPDB Bermakna Efisiensi

"Bukan KK baru, makanya jadi temuan. Kalau KK baru malah tidak akan jadi temuan karena tidak akan bisa digunakan untuk mendaftar," kata Heri sembari menambahkan bahwa semua hasil pemeriksaan telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Heri, yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat, mengatakan, timnya dibentuk untuk memverifikasi domisili riil calon peserta didik baru dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat dan Rukun Warga setempat.

"Kerja kami dibantu ketua RW. Kita tidak mungkin turun tanpa melibatkan RW. Nanti mereka yang akan membuat surat keterangan tinggal jika betul," katanya.

Ia menambahkan, keterangan domisili hanya berhak dikeluarkan oleh Disdukcapil, sedangkan RW menerbitkan surat pernyataan tinggal sebagai pelengkap KK apabila diperlukan.

Terkait dengan KK, lanjut Heri, dapat dicetak dalam waktu singkat. Jika ada KK baru, tetapi warga itu sudah tinggal belasan tahun maka memerlukan surat pernyataan dari RW. Kartu KK baru bisa juga muncul karena ada pencetakan baru akibat pembaruan data.

"Untuk mengoptimalkan kerja, kami akan terus menguatkan lintas OPD. Termasuk menyampaikan hasilnya kepada publik secara berkala," katanya.

AYO BACA : Tim Investigasi PPDB Jabar Temukan 10 KK Mencurigakan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar