Yamaha

Rommy Bagi-bagi Surat Berisi Keluhan Para Tahanan di Rutan KPK

  Kamis, 20 Juni 2019   Fira Nursyabani
Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy (kanan) berjalan memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/6/2019). (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Tersangka kasus suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), Romahurmuziy alias Rommy membagikan salinan surat kepada awak media. Surat itu berisi soal keluhan dari para tersangka yang ditahan di Rutan Cabang KPK. Saat keluar dari mobil tahanan KPK sebelum masuk ke gedung KPK, mantan Ketua Umum PPP itu terlebih dahulu membagi-bagikan surat itu.

"Ini surat yang disampaikan teman-teman penghuni rutan ya, ada dua nih ada tiga rangkap silakan dibagi saja, yang satu tanggal 29 Januari 2019 yang satu 6 Januari 2019. Beberapa dulu yang saya sampaikan sebenarnya berasal dari mereka, jadi saya hanya menyuarakan saja," kata Rommy, Kamis (20/6/2019).

Rommy sebelumnya juga pernah mengeluh soal air dispenser yang berada di Rutan KPK. Rommy juga menyatakan bahwa keluhan dari penghuni Rutan Cabang KPK itu juga sudah disampaikan kepada pihak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang pada Kamis ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Cabang KPK.

"Tadi juga dari Ditjen PAS ada yg datang dan sudah kita sampaikan juga, moga-moga segera ada tindak lanjut karena itu surat sejak tanggal 29 Januari dan 6 Januari," kata Rommy.

Pada surat tertanggal 6 Januari 2019 tertulis perihal soal pemberlakuan pemborgolan pada waktu akan melaksanakan ibadah dan kegiatan lainnya. Pertama, tahanan keberatan soal perlakukan pemborgolan pada waktu salat Jumat.

AYO BACA : KPK Dalami Peran Rommy dalam Pengisian Jabatan Rektor UIN

Kedua, pelarangan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian bagi warga beragama Nasrani. Ketiga, pemberlakuan pada waktu keluar rutan untuk kegiatan penyidikan, persidangan dan berobat ke rumah sakit.

Surat itu ditujukan kepada pimpinan KPK RI, Kepala Pengawas Internal KPK, dan Kepala Rutan KPK. Surat itu pun sudah dicap dan diterima oleh KPK tertanggal 11 Januari 2019.

Adapun surat tersebut ditanda tangani oleh 28 tahanan KPK seperti Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif dan Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar.

Dalam surat kedua tertanggal 29 Januari 2019 disebutkan perihal perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan rutan KPK. Dalam surat itu, para tahanan menyatakan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi terkait pelaksanaan ibadah (salat Jumat dan Kebaktian), serta perlakukan yang tidak manusiawi terhadap keluarga yang akan melaksanakan haknya untuk mengunjungi tahanan di Rutan KPK.

Selanjutnya petugas disebut telah mempersulit perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit yang perlu tindakan medis/pengobatan yang cepat, lalu kepala rutan yang dinilai tidak komunikatif dan cenderung mengambil tindakan sepihak, kemudian tindakan kepala rutan yang melakukan penyitaan alat listrik pemanas masakan (bukan kompor) yang sebelumnya telah diizinkan oleh pemimpin KPK.

AYO BACA : Jadi Saksi Kasus Rommy, Sejumlah Calon Rektor UIN Dipanggil KPK

Para tahanan pun menyoroti soal penyitaan alat masak listrik sederhana yang telah menimbulkan permasalahan serius. Makanan yang dikirim oleh keluarga setiap Senin dan Kamis menjadi basi karena banyak warga rutan KPK yang melaksanakan ibadah puasa Senin-Kamis dan puasa Daud.

Dalam surat itu, para tahanan pun menyampaikan tiga permintaan kepada pimpinan KPK dan Kepala Rutan KPK. Pertama, Kepala Rutan dalam pelaksanaan tugasnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan khususnya PP Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta memperlakukan warga Rutan KPK secara manusiawi agar dapat tercipta suasana rutan yang harmonis sebagaimana telah kami rasakan sebelumnya.

Kedua, segera memberikan fasilitas pemanas listrik sederhana yang telah disita dan memperbaiki/menyediakan fasilitas penyimpanan makanan yang memadai sesuai dengan Pasal 29 PP Nomor 58 Tahun 1999 serta sepenuhnya membantu warga Rutan KPK untuk melaksanakan ibadah puasa.

Terakhir, memperbanyak frekuensi kunjungan keluarga dari dua kali dalam seminggu menjadi empat hari seminggu sehingga pengiriman makanan yang telah menjadi hak warga Rutan KPK dapat lebih banyak dan mengurangi makanan menjadi basi.

Adapun surat tertanggal 29 Januari itu ditujukan kepada pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM RI, pimpinan/komisioner Ombudsman RI, dan pengawas internal KPK. Surat itu pun sudah dicap dan diterima oleh KPK tertanggal 31 Januari 2019.

Adapun surat tersebut ditanda tangani oleh 22 tahanan KPK seperti Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif, mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus, mantan kader Partai Demokrat Amin Santono.

AYO BACA : Kemkumham Sidak Kelayakan Rutan Cabang KPK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar