Yamaha Mio S

Jabar Kekurangan Mediator Sengketa Hubungan Industrial

  Kamis, 20 Juni 2019   Nur Khansa Ranawati
Kepala Disnakertrans Jabar, Ade Afriandi. (Nur Khansa Ranawati/ayobandung.com)

BUAHBATU, AYOBANDUNG.COM -- Posisi mediator untuk menengahi sengketa hubungan industrial di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat (Jabar) kekurangan orang. Kepala Disnakertrans Jabar, Ade Afriandi mengatakan hingga saat ini ada 77 aparatur sipil negara (ASN) provinsi dan kabupaten/kota yang mengisi posisi tersebut.

Namun, jumlah tersebut masih jauh dari ideal. Belum lagi, angka tersebut akan terus berkurang karena ASN yang akan pensiun. Pada 2022, jumlah pejabat fungsional mediator yang akan pensiun sebanyak 21 orang.

AYO BACA : Lantik Kepala BPKP Jabar, Emil Berharap Bantu Akselerasi Pembangunan

"Bila dilihat dari jumlah kabupaten/kota se-Jabar yang ada 27, kita setidaknya membutuhkan lima mediator per-daerah," ungkap Ade dalam konferensi pers 100 Hari Pertama Kinerja Kadisnakertrans Jabar di kantor Disnakertrans Jabar, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (19/6/2019).

Sehingga, bila dikalikan, Jabar setidaknya membutuhkan 135 orang mediator. Namun, pada 2022, jumlah mediator yang tersisa menjadi 56 orang. Padahal, Ade mengatakan, butuh waktu yang cukup lama untuk menjadikan seseorang lolos sebagai mediator.

AYO BACA : Tim Investigasi PPDB Jabar Temukan Alamat Tak Sesuai Domisili

"Untuk mencetak mediator, dibutuhkan waktu setidaknya tiga tahun karena harus melalui diklat dan proses pemagangan," terangnya.

Dia mengakui, posisi tersebut kurang diminati orang karena kesehariannya yang cukup menantang. Apalagi saat ini, jumlah industri di Jawa Barat yang tercatat di BPS mencapai 32 ribu dari berbagai sektor.

Banyaknya industri di Jabar menjadikan posisi mediator tidak akan memadai bila hanya ditangani segelintir orang. Untuk itu, dirinya berencana menggagas program khusus untuk menggenjot angka ASN yang mengisi posisi mediator.

"Pekerjaannya mempertemukan orang yang berselisih, jadi mungkin kurang menarik minat. Bahkan Banjar dan Ciamis sampai sekarang enggak punya mediator, Ada upaya yang sedang kita gagas, untuk mensosialisasikan bahwa posisi mediator ini sangat penting," jelasnya.

Hal tersebut rencananya akan dilaksanakan dengan mengangkat anak buahnya di kabupaten/kota sebagai mediator khusus. "Kami akan usulkan kepada gubernur agar semua Kadisnakertrans kota/kabupaten untuk diangkat sebagai mediator khusus," ungkapnya.

AYO BACA : 3 Jurus Disnakertrans Jabar Tekan Angka Pengangguran

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar