Yamaha Lexi

Menteri Pertahanan Tegaskan Tak Ada Lagi 01 dan 02 di Depan Purnawirawan

  Rabu, 19 Juni 2019   M. Naufal Hafizh
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat memberikan keterangan pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019). (Antara Foto/Syaiful Hakim)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, setelah Pemilu 2019 tidak ada lagi masyarakat yang terpolarisasi mendukung pasangan capres-cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf dan pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi.

Ryamizard menegaskan hal itu di hadapan Purnawirawan TNI dan prajurit TNI dalam acara halalbihalal yang digelar Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019).

Menurut Ryamizard, setelah Pemilu ini TNI dan Purnawirawan TNI harus berdiri di atas semua anak bangsa.

AYO BACA : Masih Ada Demonstrasi di MK, Wiranto Akan Konfirmasi ke Prabowo

"Saya harapkan tak ada lagi yang namanya 01 ataupun 02 karena kita semua adalah bangsa Indonesia," kata Menhan.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini pun mengajak semua komponen bangsa, termasuk TNI untuk menjaga persatuan bangsa.

"Ini juga termasuk tugas pokok TNI, termasuk juga purnawirawan. Kenapa? Karena purnawirawan ini tak pernah dicabut sumpah prajurit dan sapta marga. Tetap melekat sampai mati," tegas Ryamizard Ryacudu.

AYO BACA : TKN dan BPN Adu Argumen soal "Drama" di Sidang MK

Dalam konstelasi politik di pemilu presiden, sejumlah purnawirawan TNI mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Seperti halnya mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo yang mendukung kubu Prabowo-Sandi dan mantan Kepala BIN Jenderal TNI Purn AM Hendropriyono yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Hadir dalam acara itu, Wakil presiden ke-6 RI Try Sutrisno, mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Selain itu, hadir Ketua Umum PPAU Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto, Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purn Ade Supandi, perwakilan PPAD, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan perwakilan Pepabri.
 

KKP: INFORMASI KEBENCANAAN PERLU GUNAKAN BAHASA SEDERHANA

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Informasi kebencanaan berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah perlu disampaikan kepada publik dengan menggunakan bahasa yang sederhana melalui berbagai media, kata Kepala Seksi Mitigasi Bencana Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Abdul Muhari.

"Ada beberapa celah dalam menginformasikan bencana. Celah itu yang perlu dijembatani," katanya dalam salah satu sesi Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan 2019 yang diadakan di Kompleks Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (IPSC) Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu.

Celah informasi yang terjadi pertama adalah antara para peneliti dan ilmuwan kebencanaan dengan masyarakat dan orang biasa.

Informasi-informasi ilmiah dan teknis dari para peneliti, apalagi yang hanya dipublikasikan melalui jurnal-jurnal, kata dia, sering kali tidak ditangkap atau dipahami oleh masyarakat.

"Di Jepang, setiap tiga bulan ada kuliah umum yang bisa diikuti oleh masyarakat, menampilkan para pakar kebencanaan yang menyampaikan paparan dengan bahasa yang sederhana," tutur Muhari.

Celah informasi itu, katanya, juga terjadi antara para peneliti dengan para pembuat kebijakan. Ketika terjadi bencana, para peneliti bersuara sudah memperkirakan kemungkinan bencana.

"Masalahnya, tidak ada forum untuk peneliti dan pembuat kebijakan duduk bersama. Penelitian-penelitian kebencanaan lebih banyak dipublikasikan melalui jurnal-jurnal, tidak langsung disampaikan kepada pembuat kebijakan," katanya.

Celah informasi yang fundamental, menurut Muhari, antarilmuwan. Terdapat celah antara peneliti ilmu alam dan peneliti ilmu terapan, antara peneliti ilmu alam dan peneliti ilmu sosial, serta antara peneliti ilmu terapan dan peneliti ilmu sosial.

"Di Jepang, ada forum bagi para ilmuwan dari antardisiplin ilmu. Di Indonesia, hal itu masih kurang dilakukan," ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Universitas Pertahanan dan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) mengadakan Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan 2019 di Kompleks Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (IPSC), Sentul, Kabupaten Bogor.

Pertemuan tersebut merupakan pelaksanaan yang keenam untuk mengumpulkan para ahli kebencanaan, guna meningkatkan budaya riset dan memberikan pemikiran secara komprehensif, holistik, dan sistemik. 

AYO BACA : Berikan Keterangan di Sidang MK, Saksi Kubu Prabowo Mengaku Tak Terancam

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar