Yamaha Mio S

Organda Dukung Pemerintah Atur Promo Ojek Online

  Rabu, 19 Juni 2019   Fira Nursyabani
Sejumlah pengemudi ojek daring (online) menunggu penumpang di depan Stasiun Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (11/6/2019). (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

JAKARTA., AYOBANDUNG.COM -- Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai pemerintah perlu mengatur promo transportasi daring secara tegas guna mengatasi persaingan jor-joran antar aplikator yang kian sengit.

Menurut Organda, permasalahan promo tidak wajar ojek daring tidak hanya terjadi di Jabodetabek, melainkan juga merambah daerah, sehingga bisa berdampak buruk kepada para mitra ojek daring di daerah. 

Ketua Organda Makassar, Zainal Abidin mengatakan tidak adanya pengaturan diskon bisa semakin memperdalam jurang pemisah antara industri transportasi berbasis aplikasi dengan transportasi umum tanpa aplikasi.

“Selama ini, transportasi online selalu dimanjakan. Padahal kita sama-sama transportasi yang melayani masyarakat umum. Kita lihat lagi, sejak transportasi online beroperasi, keberadaan transportasi konvensional semakin tergerus," kata Zainal, dalam pernyataan resminya, Senin (17/6/2019).

AYO BACA : Si Tuyul, Solusi Kemacetan oleh Ojol

Diketahui, kehadiran transportasi online secara perlahan membuat konsumen transportasi konvensional juga turut bermigrasi, karena adanya perang tarif yang sangat murah hingga menjadikan para konsumen berpaling. 

Bahkan dalam prakteknya salah satu operator ojol seperti Grab menerakan tarif promo hingga Rp1 rupiah dalam satu kali perjalanan. "Kita sadar bahwa perkembangan teknologi juga semakin maju. Tapi setidaknya pemerintah harus mempertegas regulasi yang ada," terang Zainal.

Kolaborasi industri

Dia berharap, pemerintah mendorong perusahaan transportasi daringdan konvensional untuk bisa berkolaborasi, bukan melakukan perang terbuka atau perang diskon yang mengarah ke monopoli. Kolaborasi itu dinilai akan menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen.

AYO BACA : Gojek dan Grab Tanggapi Rencana Penghapusan Diskon

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan aturan terbaru untuk menghindari persaingan harga antar aplikator ojek daring. Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Dalam aturan itu dijelaskan tentang ketentuan tarif transportasi online berdasar biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Perhubungan bisa mengawasi persaingan harga ojek daring. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, Kemenhub merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi. 

“Di sinilah tugas Kemenhub untuk melakukan pengawasan jangan sampai diskon yang diberikan keluar dari rentang TBB-TBA ojek online. Kemenhub wajib memberikan sanksi kepada operator yang memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub tersebut,” katanya pada satu kesempatan.

Menurutnya, regulasi yang sudah ada mengatur tentang tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA). Kementerian Perhubungan harus bisa memberikan sanksi, jika salah satu aplikator melanggar hal ini.

“Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB. Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah. Tidak ada yang salah dengan diskon selama masih di rentang TBB-TBA. Sebab diskon salah satu daya pikat konsumen,” tambahnya.

AYO BACA : Banyak Keluhan, Peraturan Ojek Online akan Direvisi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar