Yamaha Lexi

Yusril Minta MK Tak Terima Permohonan Prabowo-Sandi Karena Cacat Formil

  Selasa, 18 Juni 2019   Fira Nursyabani
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan berdasarkan perbaikan permohonan yang dilakukan kuasa hukum Prabowo-Sandi, maka Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menyatakan permohonan tersebut cacat formil.

"Cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan permohonan cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima," ujar dia, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

AYO BACA : Dalil Kubu Prabowo-Sandi Dinilai KPU Tidak Menunjukkan Kecurangan TSM

Alasan yang dimaksud Yusril adalah, karena dalam perkara sengketa hasil Pilpres di MK, pemohon tidak diberi kesempatan secara hukum untuk memperbaiki berkas permohonan. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018.

"Artinya berkas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 adalah bersifat final dan apa adanya," ujar Yusril.

AYO BACA : KPU Klaim Telah Selesaikan Masalah DPT yang Dipersoalkan Prabowo-Sandi

Oleh sebab itu, Yusril mengatakan pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Yusril, jika berkas perbaikan itu dibenarkan, maka hal ini akan melanggar dan merugikan hak hukum dari termohon (KPU) dan pihak terkait (Jokowi-Ma'ruf) untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membantah dalil-dalil pemohon dalam perbaikan permohonannya, baik dalam jawaban maupun keterangan. Selain itu perbaikan berkas tersebut dikatakan Yusril telah melampaui kebiasaan dalam hukum acara tentang makna perbaikan gugatan atau permohonan.

"Di mana dalam perbaikan, dalil-dalil pokok dalam permohonan awal tidak boleh ditambahkan. Faktanya, perbaikan yang diajukan pemohon bertambah lima kali lipat banyaknya daripada permohonan awal," jelas Yusril.

Dalam permohonan yang diterima pada 24 Mei 2019, hanya terdapat 37 halaman. Sedangkan perbaikan permohonan berjumlah 146 halaman.

"Dengan tambahan jumlah halaman, perbaikan permohonan tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi permohonan baru, dan dapat terlihat dari situs resmi Mahkamah bahwa perbaikan permohonan tidak diregistrasi, karena Mahkamah hanya teregistrasi permohonan yang diajukan pada 24 Mei 2019," kata Yusril.

AYO BACA : Yusril: Dalil-dalil Kubu Prabowo Sandi Merupakan Asumsi, Tidak Dapat Terukur

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar