Yamaha Mio S

KPK Temukan Kuitansi Ratusan Juta Atas Nama Istri Kadisdik Cianjur

  Senin, 17 Juni 2019   Anya Dellanita
Terdakwa Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan kasus pemerasan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekolah di Cianjur, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan R.E Martadinata, Kota Bandung, Senin (17/6/2019). Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan delapan saksi. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM--Sidang kasus pungutan liar pada beberapa kepsek di Cianjur yang menjerat Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi‎, kembali berlanjut. Kali ini, istri dari Cecep, Dedeh Juhaesih, dihadirkan sebgai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (17/6/2019).

Dalam persidangan, hakim dan jaksa KPK menanyakan pada Dedeh perihal temuan kuitansi pembayaran bernilai ratusan juta rupiah di rumahnya. Dedeh pun menjawab memang benar ditemukan kuitansi atas nama Dedeh di rumahnya.

"Suami saya kena OTT KPK. Saat penggeledahan, ada kuitansi ratusan juta atas nama saya," jawab Dedeh.

"Ada kuitansi Rp200 juta, Rp25 juta dan Rp350 juta," lanjutnya.

Setelah itu, Dedeh kembali ditanya tentang sumber dan untuk apa uang tersebut. Dedeh pun menjawabnya dengan mengatakan pembayaran cicilan rumah.

AYO BACA : Sidang Pungli Dana Pendidikan, Kepala Sekolah di Cianjur Bikin LPJ Fiktif

"‎Kuitansi Rp200 juta untuk pembayaran cicilan rumah. Sumber uangnya dari penjualan mobil Rp120 juta dan saya dapat arisan senilai Rp85 juta. Semua saya bayarkan. Lalu uang Rp25 juta itu hasil kontrakan kios milik saya," kata Dedeh.

‎"Kalau yang Rp350 juta, itu jadi DP untuk rumah, sumbernya jual rumah bekas yang ditempati anak saya senilai Rp900 juta. Pembelian rumahnya kontribusi dari orang tua saya dan dari suami, tadinya rumah itu untuk anak saya yang paling besar," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 3 Cilaku Kabupaten Cianjur Tuti Sofiah Susilawati yang juga hadir sebagai saksi mengatakan ada pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik SMP dari APBN oleh sekolah penerima sebesar 17,5 persen.  Intruksi tersebut datang dari Cecep Sobandi dan Kabid SMP, Rosidin yang juga merupakan terdakwa dalam kasus ini.

"Jadi semua kepala SMP penerima DAK fisik dapat pengarahan dari Pak Kadisdik dan pak Kabid, di hotel di Cipanas Cianjur. Beliau-beliau menyampaikan agar penerima DAK mengerti DAK yang dicairkan bisa dibagi," ujar Tuti.

Tuti juga mengatakan tentang tahun politik yang pernah diutarakan terdakwa Cecep Sobandi. Selain itu, Tuti juga mengungkapkan kalau Cecep tidak pernah menyebut perintah tersebut datang dari bupati Cianjur, Irvan Rivano.

AYO BACA : Diperas Bupati, Kepsek SMP se-Cianjur Patungan Kumpulkan Rp600 Juta

"Pak Cecep bilang mohon mengerti (untuk berbagi) karena ini sedang tahun politik. Makna mengerti dalam pemahaman kami itu ya membagi DAK, nilainya 17,5 persen. Pak Kadis dan pak Kabid tidak menyebut pemotongan itu perintah dari pak bupati," ujar Tuti.

Senada dengan Tuti, Kepala SMP PGRI 3 Cianjur M Usep mengatakan sekolahnya menerima DAK sebesar Rp260 juta.

"Saya diminta setor 17,5 persen ke orang dinas via sub rayon, saya tidak tahu untuk apa 17,5 persen itu," kata dia.

‎Sebagaimana diketahui sebelumnya, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2018. Ketika itu, KPK menemukan uang Rp1,5 miliar dari dalam mobil Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi.

Menruut dakwaan jaksa, Irvan Rivano Muchtar berhasil meraup uang sebanyak Rp6,9 miliar dari hasil memeras Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 137 kepala sekolah SMP di Kabupaten Cianjur. Sebelum dana tersebut cair, Irvan meminta DP.

Atas perbuatannya, ke‎empat terdakwa yakni Irvan Rivano Muchtar selaku Bupati Cianjur, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Tubagus Cepy Septhiady selaku kakak ipar Irvan, dan Kabid SMP Disdik Cianjur Rosidin, terancam pidana paling rendah 4 tahun setelah jaksa menerapkan Pasal 12 e Undang-undang Pemberantasan Tipikor, Pasal 12 f Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana‎ dan Pasal 11Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana‎.

AYO BACA : Tahun Politik Jadi Alasan Bupati Cianjur Peras Kepsek

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar